Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Senin, (09/09) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Tim TAPD Kabupaten Fakfak dan perwakilan PGRI Fakfak.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari aksi demo ratusan guru yang menuntut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Aksi demo yang berlangsung sejak pagi di halaman Kantor DPRD Fakfak akhirnya mendorong DPRD untuk mempertemukan Tim TAPD dan Tim TPP Fakfak, guna memberikan penjelasan terkait alasan belum cairnya TPP bagi tenaga pendidik, baik yang bersertifikasi maupun belum.
Rapat ini dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Fakfak, Sulaiman Uswanas, bersama Kepala DPPKAD, Tajudin, dan Inspektur Inspektorat Fakfak, Achmad Uswanas.
Debat Berujung Skorsing
Wakil Ketua III DPRD Fakfak, Iskandar Tassa, membuka jalannya RDP dengan memberi kesempatan kepada Ketua PGRI Fakfak, Amin Jabir Suaery, untuk menjelaskan tuntutan demo para guru. Amin menegaskan bahwa poin-poin tuntutan telah diserahkan ke DPRD, sehingga ia meminta agar pimpinan rapat membacakannya.
Amin menyatakan tujuan utama aksi ini adalah untuk mendapatkan kepastian apakah TPP bagi para guru akan dibayarkan atau tidak.
Menanggapi hal itu, Sekda Fakfak, Sulaiman Uswanas, menegaskan bahwa Pemkab Fakfak sudah memiliki niat untuk membayarkan TPP, karena anggaran telah disiapkan.
Namun, ia menjelaskan bahwa proses penganggaran TPP tahun ini harus melalui sejumlah tahapan, termasuk input data dari seluruh OPD ke sistem “SIMONA” yang baru selesai pada Juli 2024.
Draf Perda terkait TPP juga telah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun, Sekda menyebutkan bahwa pembayaran TPP harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan regulasi yang berlaku. Persoalannya, apakah objek yang sama bisa dibayar dari dua sumber anggaran yang berbeda?
Debat yang berlangsung sengit akhirnya berujung deadlock, sehingga rapat diskors untuk diadakan pertemuan tertutup antara DPRD, Tim TAPD/TPP, dan perwakilan PGRI.
Keputusan: Tolak Tamsil, Pilih TPP
Setelah sekitar 20 menit pertemuan tertutup, disepakati bahwa pilihan antara Tambahan Penghasilan (Tamsil) atau TPP menjadi opsi yang ditawarkan. PGRI Fakfak memutuskan untuk menolak Tamsil dan memilih TPP sebagai solusi.
Komentar