Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ruang sidang DPR Kabupaten Fakfak, Selasa, 21 April 2026, terasa lebih khidmat dari biasanya. Pada Rapat Paripurna Ketiga masa sidang pertama tahun 2026 itu, Pemerintah Kabupaten Fakfak menyampaikan jawaban atas pendapat dan pertanyaan gabungan komisi dewan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025.
Jawaban pemerintah dibacakan Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, M.TP, mewakili Bupati Fakfak. Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, ia menegaskan komitmen eksekutif untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
Sorotan utama dewan tertuju pada capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. Gabungan komisi menilai pemerintah daerah perlu lebih agresif membangun koordinasi dengan kementerian dan pemerintah provinsi guna mengoptimalkan alokasi dana dari pusat dan provinsi.
Tak hanya itu, komunikasi politik dengan DPR RI, DPD RI daerah pemilihan Papua Barat, serta DPR Provinsi Papua Barat dinilai perlu ditingkatkan agar program berbasis tugas pembantuan terus bertumbuh setiap tahun.
Menanggapi hal itu, pihak eksekutif menyatakan sependapat. Pemerintah daerah, kata Donatus, akan menindaklanjuti melalui mekanisme pengusulan program pembangunan sesuai tahapan perencanaan dan penganggaran yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Koordinasi lintas level pemerintahan disebut menjadi kunci untuk membuka ruang fiskal yang lebih luas bagi Fakfak.
Tak hanya menyangkut pendanaan, dewan juga menyoroti pelaksanaan tugas pembantuan dalam bentuk kegiatan fisik dan pelatihan berbasis kompetensi.
Pemerintah daerah, dalam jawabannya, menyatakan bahwa aspek tersebut akan menjadi perhatian serius. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai tak kalah penting dibanding pembangunan infrastruktur.
Pada bagian lain, terhadap sembilan rekomendasi gabungan komisi atas dokumen LKPJ 2025, eksekutif menyampaikan apresiasi. Rekomendasi itu, menurut pemerintah, akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki mutu perencanaan dan penganggaran pada tahun-tahun mendatang.
Rapat pleno ke-3 ini bukan sekadar agenda formal tahunan. Di dalamnya terselip pesan tentang keseimbangan relasi eksekutif dan legislatif kritik yang dijawab dengan komitmen, rekomendasi yang dibalas dengan janji perbaikan.
Di tengah tantangan fiskal dan tuntutan pembangunan, Fakfak sedang menata langkahnya: memperkuat jaringan ke pusat, merapikan perencanaan, dan memastikan setiap rupiah anggaran berpulang pada kepentingan rakyat.
Paripurna itu pun diakhiri dengan harapan yang sama dari kedua belah pihak: agar LKPJ tak berhenti sebagai laporan, melainkan menjadi cermin untuk bekerja lebih terukur, lebih transparan, dan lebih berdampak bagi masyarakat Fakfak.
Komentar