Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang digelar pemerintah daerah kali ini menghadirkan suasana yang berbeda. Di tengah pembahasan teknis mengenai arah dan prioritas pembangunan, lembaga kultur memperoleh ruang resmi untuk menyampaikan pandangan. Bagi Dewan Adat Mbaham Matta, momentum ini menandai langkah penting dalam praktik perencanaan pembangunan yang lebih inklusif.
Ketua Dewan Adat Mbaham Matta, Apnel Hegemur, menyampaikan apresiasi atas inisiatif pemerintah daerah, khususnya jajaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), yang melibatkan lembaga kultur dalam forum strategis tersebut, pada Kamis, (02/04) bertempat di Kantor Bapeda & Litbang Fakfak.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat adat dan lembaga kultur bukan sekadar pelengkap prosedural, melainkan kebutuhan substantif dalam memastikan kebijakan publik selaras dengan nilai dan karakter sosial masyarakat setempat.
Ia menilai, pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan kultural. Kebijakan yang dirumuskan tanpa mempertimbangkan pandangan lembaga adat berpotensi menimbulkan ketegangan di tingkat akar rumput.
“Pembangunan harus berakar pada nilai-nilai lokal agar tidak berbenturan dengan masyarakat adat,” ujarnya usai mengikuti forum.
Apnel menegaskan bahwa pada prinsipnya lembaga kultur merupakan mitra pemerintah. Dalam dinamika pembangunan saat ini, kolaborasi dan sinergi dinilai menjadi kunci agar perencanaan daerah tidak hanya berorientasi pada aspek fisik dan administratif, tetapi juga menyentuh dimensi moral serta spiritual masyarakat.
Dalam forum tersebut, Dewan Adat Mbaham Matta kembali menegaskan pokok-pokok pikiran yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah daerah pada 15 Juni 2025.
Salah satu poin utama adalah dorongan agar pemerintah memberi perhatian serius terhadap situs-situs dinasti peradaban yang bersifat sakral dan memiliki nilai historis.
Menurut Apnel, situs-situs tersebut, termasuk simbol-simbol spiritual seperti masjid dan gereja, merupakan penanda perjalanan peradaban dan pembentuk karakter masyarakat. Karena itu, pembangunan dan pemeliharaannya dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berorientasi pada penguatan identitas dan nilai moral.
Ia menyebut kebijakan terbaru yang membuka ruang dialog dengan lembaga kultur sebagai langkah progresif. Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam proses perencanaan diharapkan menjadi model dalam penyusunan kebijakan pembangunan ke depan kebijakan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga legitimate secara sosial dan kultural.
Dewan Adat Mbaham Matta, bersama pertuanan elemah dan unsur dewan adat lainnya, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pembangunan daerah. Dukungan tersebut, kata Apnel, sejalan dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkarakter, dan berakar pada jati diri masyarakat.
Bagi lembaga adat, ruang dialog dalam forum resmi pemerintah bukan sekadar simbol partisipasi. Ia adalah pengakuan bahwa pembangunan yang kokoh selalu berdiri di atas fondasi budaya.
Komentar