Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ketua DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Benhur George Watubun, mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan langsung mengevaluasi pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan ini dilontarkan menyusul rentetan kasus keracunan yang menimpa siswa di sejumlah daerah, termasuk Maluku.
“Bagaimana tidak, hampir di setiap daerah secara nasional selalu ada keluhan siswa terkait peristiwa keracunan MBG. Bahkan untuk Maluku, baru di bulan September 2025 saja sudah terjadi tiga kasus,” tegas Benhur, Sabtu (27/9).
Menurutnya, akar masalah terletak pada sistem distribusi dan pengelolaan program. Ia menilai, kendati Presiden memiliki visi mulia dalam menghadirkan program ini untuk mendukung generasi sehat dan cerdas, pelaksanaannya justru berpotensi mencederai tujuan tersebut.
“Kalau Presiden tetap mempertahankan program ini karena visinya, jangan sampai visi itu dibelokkan menjadi racun. Saya kira skema MBG harus diubah. Lebih baik dana program diberikan kepada orang tua siswa agar mereka bisa memasak sesuai standar gizi, sekaligus memastikan kebersihan dan kualitas makanan anak-anak mereka,” ujarnya.
Benhur juga menduga adanya kelalaian serius dari pihak pelaksana. Ia menuding sejumlah penyedia jasa kurang teliti dan bekerja asal-asalan, tanpa memperhatikan kualitas bahan baku maupun standar pengolahan makanan.
“Buktinya, dalam waktu singkat saja ditemukan banyak kasus keracunan. Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal keselamatan generasi bangsa,” katanya menekankan.
Kasus keracunan akibat MBG memang menuai sorotan publik. Di beberapa sekolah, siswa dilaporkan mengalami gejala mual, pusing, hingga muntah usai menyantap makanan dari program pemerintah tersebut.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran orang tua, sekaligus memicu gelombang kritik terhadap mekanisme kontrol mutu dan pengawasan.
Benhur meminta pemerintah pusat tidak menutup mata terhadap persoalan ini. Ia menekankan perlunya audit menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses distribusi, hingga pihak penyedia jasa di lapangan.
“Kalau tidak segera dievaluasi, program yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional bisa berubah menjadi ancaman kesehatan massal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Maluku bukan satu-satunya daerah yang mengalami kasus serupa. Gelombang laporan datang dari berbagai provinsi, menandakan ada masalah struktural yang harus segera ditangani pemerintah pusat.
“Ini sudah bukan lagi sekadar kasus lokal, tapi masalah nasional,” ucapnya.
Dengan nada tegas, Benhur menutup pernyataannya bahwa keselamatan siswa jauh lebih penting ketimbang sekadar pencitraan program.
“Kita semua mendukung visi Presiden dalam membangun generasi sehat, tapi jangan sampai niat baik ini justru menjadi bumerang bagi anak-anak bangsa,” katanya.
Komentar