Kabarsulsel-Indonesia.com. Mimika, Konflik berdarah di Kwamki Narama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, kembali pecah dan menambah daftar panjang kekerasan yang tak kunjung terselesaikan.17/04/2026
Di tengah korban yang terus berjatuhan, muncul satu pertanyaan besar dari masyarakat: di mana kehadiran negara?
Bentrokan antar kelompok yang terjadi berulang kali menunjukkan bahwa upaya penanganan selama ini belum menyentuh akar persoalan.
Situasi di lapangan dilaporkan masih mencekam, dengan warga hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian setiap harinya.
Aktivitas ekonomi lumpuh, anak-anak terhambat mengakses pendidikan, dan masyarakat terpaksa membatasi pergerakan demi keselamatan diri.
Tokoh masyarakat, Dianus Omaleng, secara terbuka menyampaikan kritik keras terhadap kondisi tersebut.
Ia menilai negara tidak boleh terus berada dalam posisi seolah kalah menghadapi konflik yang berulang.
“Ini bukan lagi sekadar konflik biasa. Ini sudah menjadi krisis kemanusiaan di tingkat lokal. Jika dibiarkan, kita sedang menyaksikan kehancuran perlahan,” tegas Dianus.
Ia menyoroti lemahnya respons yang dinilai belum mampu menghentikan siklus kekerasan.
Menurutnya, pembiaran hanya akan memperparah situasi dan memperdalam dendam antar kelompok.
“Setiap kali konflik pecah, selalu ada korban. Tapi penyelesaian tidak pernah tuntas. Ini yang membuat konflik terus hidup,” ujarnya.
Dianus mendesak aparat keamanan untuk segera mengambil langkah tegas dan terukur guna memisahkan kelompok yang bertikai serta memastikan situasi benar-benar terkendali, bukan sekadar mereda sementara.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik minimnya kehadiran langsung pemerintah daerah di tengah masyarakat yang terdampak konflik.
“Pemimpin daerah harus hadir, bukan hanya memberi pernyataan. Masyarakat butuh melihat dan merasakan bahwa pemerintah benar-benar bekerja di lapangan,” katanya.
Selain pendekatan keamanan, ia menekankan pentingnya rekonsiliasi adat yang melibatkan seluruh elemen lokal, termasuk tokoh adat, kepala perang, dan tokoh agama.
Tanpa penyelesaian berbasis budaya, konflik berpotensi terus diwariskan.
“Kita tidak bisa menyelesaikan konflik Papua hanya dengan pendekatan kekuatan. Harus ada penyelesaian adat yang jujur dan menyeluruh,” tambahnya.
Di tengah situasi yang belum terkendali, masyarakat kembali menegaskan tuntutan paling mendasar: hak untuk hidup aman.
“Kami hanya ingin hidup tanpa rasa takut. Itu hak dasar kami,” ujar warga lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi terbaru yang menjelaskan langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah maupun aparat keamanan untuk menghentikan konflik secara permanen.
Jika tidak segera ditangani secara serius dan menyeluruh, konflik di Kwamki Narama dikhawatirkan akan terus berulang—meninggalkan luka, trauma, dan korban yang semakin bertambah.
(Evav)
Komentar