Kabarsulsel-Indonesia.com. LANGGUR, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai mematangkan persiapan pelaksanaan bakti sosial terintegrasi dari Kementerian Sosial RI yang dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2026. Kegiatan berskala besar ini akan menghadirkan sedikitnya 16 program pelayanan sosial bagi masyarakat.
Rapat koordinasi perdana dipimpin oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hendrikus Watratan, yang mewakili Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang sedang menjalankan agenda Musrenbang dan koordinasi di Jakarta.
Dalam arahannya, Watratan menegaskan bahwa Maluku Tenggara patut bersyukur karena kembali dipercaya menjadi lokasi pelaksanaan bakti sosial Kemensos pada tahun 2026.
“Ini merupakan kepercayaan dan berkat besar bagi daerah. Kita harus mempersiapkan dengan maksimal agar seluruh program tepat sasaran dan berjalan sukses,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari audiensi antara Bupati Maluku Tenggara dan jajaran Kementerian Sosial RI pada 9 April 2026 di Jakarta, yang menghasilkan rencana kunjungan kerja Menteri Sosial ke Maluku Tenggara.
Namun, waktu persiapan yang tersisa tergolong sangat singkat, yakni kurang dari satu minggu. Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bekerja ekstra, bahkan menunda skema work from home (WFH) demi memastikan kesiapan data dan teknis di lapangan.
“Waktu kita sangat terbatas. Semua OPD harus bergerak cepat, siapkan data yang valid dan terverifikasi agar tidak terjadi salah sasaran,” tegasnya.
Sebanyak 16 program yang akan dilaksanakan meliputi operasi katarak, pemeriksaan kesehatan lansia dan disabilitas, layanan bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), pembebasan pasung, donor darah, fisioterapi, hingga bantuan bagi penderita HIV/AIDS dan kusta.
Selain itu, terdapat program sidang isbat dan penerbitan akta nikah, sunatan massal, pembayaran tunggakan biaya sekolah, bantuan alat aksesibilitas, pemberdayaan kewirausahaan, peningkatan kapasitas lembaga kesejahteraan sosial (LKS), bantuan korban perdagangan orang, hingga program pekerja sosial masuk sekolah.
Watratan secara khusus mengapresiasi masuknya layanan bagi ODGJ dalam program kali ini, yang menurutnya telah diperjuangkan selama bertahun-tahun.
“Ini sudah kita perjuangkan hampir lima tahun. Akhirnya tahun ini bisa terlaksana, dan ini sangat membantu masyarakat,” katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan, Pemerintah Daerah juga telah menetapkan Keputusan Bupati Nomor 335.a Tahun 2026 tentang Tim Pelaksana Bakti Sosial Terintegrasi.
Sejumlah OPD diberikan tugas spesifik, diantaranya Dinas Kesehatan menyiapkan fasilitas layanan di RSUD Karel Sadsuitubun dan RSUD Pratama Elat, Dinas Dukcapil menangani dokumen kependudukan, serta Dinas Pendidikan menyiapkan data siswa penerima bantuan pembayaran tunggakan sekolah.
Sementara itu, Dinas Perhubungan diminta mengatur transportasi peserta, Dinas Kominfo bertanggung jawab atas publikasi dan dokumentasi, serta Satpol PP bersama aparat TNI-Polri menyiapkan pengamanan kunjungan Menteri Sosial yang bersifat VVIP.
Pemerintah Daerah juga menginstruksikan para Camat dan Pemerintah Ohoi untuk aktif menyiapkan lokasi serta memastikan kehadiran penerima manfaat saat kunjungan berlangsung.
“Jangan sampai saat Menteri datang, penerima manfaat tidak berada di tempat. Semua harus terkoordinasi dengan baik,” tegas Watratan.
Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Pemkab Maluku Tenggara optimistis pelaksanaan Bakti Sosial terintegrasi ini akan berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
(Evav)
Komentar