Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ruang Balai Kampung Onim Jaya, Distrik Bomberay, Rabu, 25 Februari, tak sekadar menjadi tempat berkumpulnya para kepala kampung, anggota Baperkam, pimpinan OPD, dan tokoh masyarakat. Di ruangan itu, arah pembangunan satu wilayah dipertaruhkan.
Di hadapan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat distrik, Wakil Bupati Fakfak, Donatus Nimbitkendik, berbicara tanpa banyak basa-basi. Pesannya lugas, nadanya tegas: anggaran besar tidak akan pernah berarti jika perencanaan lemah dan disiplin administrasi diabaikan.
“Musrenbang ini bukan sekadar rutinitas tahunan. Ini ruang menentukan arah rumah kita sendiri,” ujarnya.
Rumah yang dimaksud adalah Kabupaten Fakfak—wilayah yang, menurutnya, tak bisa dibangun dengan pola kerja setengah hati. Fakfak hanya bisa maju jika tertata, terencana, dan dijalankan dengan disiplin kolektif.
Anggaran Ada, Kesiapan yang Dipertanyakan
Donatus tidak menampik bahwa sumber pembiayaan tersedia. Dana kampung dari APBN mengalir setiap tahun. APBD kabupaten pun menopang berbagai sektor prioritas. Namun ia mengingatkan, besar-kecilnya alokasi bukan semata soal lobi dan peluang, melainkan kualitas perencanaan serta ketertiban laporan pertanggungjawaban.
“Kalau perencanaan lemah dan laporan tidak rapi, jangan heran kalau anggaran berkurang atau tertunda,” katanya.
Ia menekankan dua kata kunci: definitif dan akuntabel. Perencanaan 2027, menurutnya, harus mulai disiapkan dari sekarang. Ia memberi ilustrasi konkret: ketika bupati membuka peluang anggaran miliaran rupiah di Jakarta, jangan sampai dinas atau kampung tak siap dengan data, proposal, dan dokumen pendukung.
Kesempatan, tegasnya, bisa hilang bukan karena tidak ada dana, melainkan karena ketidaksiapan.
Sistem perencanaan kini serba daring dan terintegrasi—dari RPJM hingga RKPD. Keterlambatan di hulu akan menyeret seluruh proses di hilir. DPRD menunggu arah anggaran yang jelas. Pemerintah pusat menunggu kelengkapan administrasi. Rantai birokrasi tidak memberi ruang bagi kelalaian.
“Kita tidak boleh bekerja setengah-setengah.”
Sorotan ke Kampung: Amanah Bukan Formalitas
Nada suaranya mengeras ketika menyinggung kampung-kampung yang pertanggungjawabannya belum tertib. Ada yang alokasi dananya dikurangi karena laporan tak kunjung rampung. Ada Baperkam yang tidak dilibatkan aktif. Ada kepala kampung yang abai pada fungsi pengawasan.
Baginya, uang negara bukan sekadar angka dalam buku kas. Ia adalah amanah publik. Kelalaian satu kampung bisa mencoreng reputasi pemerintah daerah secara keseluruhan.
Disiplin, dalam pandangannya, bukan beban administratif. Ia adalah fondasi kepercayaan.
Pendidikan Gratis dan Problem Data
Di sektor pendidikan, Donatus menyinggung program pendidikan gratis yang telah berjalan. Evaluasi menunjukkan satu persoalan mendasar: data yang terlambat. Akibatnya, sebagian siswa tidak langsung terakomodasi bantuan seragam dan dukungan lainnya.
Kebijakan, katanya, hanya akan menjadi slogan jika tak ditopang data akurat dan tepat waktu.
Ia meminta kepala kampung aktif berkoordinasi dengan sekolah untuk mendata anak-anak yang naik jenjang—dari PAUD ke SD, SD ke SMP, hingga SMA. Transisi pendidikan harus tercatat rapi. Data itulah yang menjadi dasar intervensi.
“Jangan sampai anak-anak kita terlambat menerima haknya hanya karena kita lambat mendata.”
Dari Kandungan hingga Mahasiswa
Pesan serupa ia tekankan pada sektor kesehatan. Program “Bumil Bahagia” membutuhkan angka riil ibu hamil dan menyusui. Tanpa itu, intervensi gizi hanya akan berhenti sebagai jargon.
“Anak sehat dan cerdas dimulai sejak dalam kandungan,” ujarnya.
Ia juga meminta pendataan anak yatim dan keluarga sangat miskin dilakukan secara proaktif. Pemerintah, menurutnya, harus hadir sebelum kesulitan rakyat menjadi viral di media sosial.
Soal beasiswa, ia bahkan meminta daftar mahasiswa asal Fakfak—terutama yang kuliah di Papua—disusun secara jelas dan terverifikasi.
“Jangan hanya berteriak minta beasiswa, tapi tidak ada nama.”
Jika perlu, pendataan dilakukan dari rumah ke rumah. Baginya, kebijakan afirmatif tanpa basis data hanya akan melahirkan polemik dan kecemburuan.
Prinsip Kolektif: Tak Ada Tanggung Jawab yang Bisa Diwakilkan
Di penghujung pidatonya, Donatus merumuskan prinsip sederhana namun mendasar: berpikir bersama, merencanakan bersama, melaksanakan bersama, dan mengawasi bersama.
Dalam setiap pertemuan resmi terkait keuangan kampung, kepala kampung, ketua Baperkam, dan bendahara wajib hadir. Tanggung jawab, tegasnya, tidak bisa diwakilkan.
Musrenbang di Bomberay siang itu bukan sekadar forum administratif. Ia menjelma menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan soal gemuknya anggaran, melainkan kesiapan data, ketepatan rencana, dan disiplin menjalankan amanah publik.
Bagi Donatus, Fakfak tidak boleh maju karena kebetulan. Ia harus tumbuh karena perencanaan yang matang dan kerja yang tak lagi setengah hati.
Dan dari ruang sederhana di Onim Jaya, pesan itu menggema: masa depan daerah ditentukan bukan oleh berapa besar dana yang tersedia, tetapi oleh seberapa serius ia dikelola.
Komentar