Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Isu-Isu Strategis dalam Sistem Kepemiluan di Indonesia”, Kamis (23/1/2025).
Dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, diskusi ini menghadirkan sederet pakar kepemiluan nasional untuk membahas terobosan demi peningkatan kualitas demokrasi di Tanah Air.
Dalam pembukaannya, Wamendagri Bima Arya menegaskan pentingnya pendekatan ilmiah dan partisipasi publik dalam memetakan masalah sekaligus merumuskan solusi atas berbagai isu krusial kepemiluan.
Ia menyebut kegiatan ini sebagai langkah awal dari rangkaian diskusi mendalam yang akan melibatkan pemangku kepentingan hingga ke tingkat daerah.
“Diskusi ini bukan yang pertama, melainkan awal dari serangkaian FGD berikutnya. Kami ingin seluruh pihak, termasuk rekan-rekan di daerah, ikut aktif berkontribusi demi mewujudkan sistem pemilu yang lebih baik,” ujar Bima Arya.
Ia juga menyoroti beberapa isu strategis, seperti revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada, apakah cukup dilakukan melalui omnibus law politik atau tetap fokus pada dua regulasi tersebut.
Isu lain yang dibahas mencakup presidential threshold, implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan semua partai politik mencalonkan presiden, hingga perbandingan antara Pilkada langsung dan melalui DPRD, terutama terkait biaya politik yang tinggi dan dampaknya terhadap demokrasi.
“Kami ingin diskusi ini fokus pada isu utama. Namun, jika ada masukan tambahan, tentu akan kami akomodasi,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyatakan optimisme bahwa FGD ini mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem kepemiluan di Indonesia.
Diskusi ini, kata dia, tidak hanya memetakan tantangan, tetapi juga mengeksplorasi model demokrasi yang ideal sesuai nilai budaya, karakteristik masyarakat Indonesia, serta tantangan global.
“Salah satu tujuan utama kegiatan ini adalah merumuskan sistem kepemiluan yang tidak hanya relevan secara lokal, tetapi juga mampu menjawab tuntutan globalisasi,” jelas Yusharto.
Diskusi yang berlangsung di Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri ini menghadirkan sejumlah pakar terkemuka, termasuk Saiful Mujani (PPIM), Khoirunnisa Nur Agustyati (Perludem), Rendy N.S. Umboh (JPPR), Philips J. Vermonte (UIII), hingga Burhanuddin Muhtadi (Indikator Politik Indonesia).
Tak ketinggalan, Paulus Julius Yunarto Wijaya (Charta Politika), Arya Fernandes (CSIS), Titi Anggraini (UI), dan akademisi internasional seperti Marcus Mietzner dari Universitas Nasional Australia turut menyumbangkan pemikirannya.
Dengan kehadiran para pakar dari berbagai bidang, diskusi ini diharapkan mampu menciptakan strategi revolusioner yang tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mendorong demokrasi Indonesia ke arah yang lebih berkualitas, inklusif, dan berdaya saing global.
Komentar