Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Fokus Group Discussion (FGD) pengembangan akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha pala digelar di Gedung Winder Tuare, Kabupaten Fakfak, Selasa, 16 April 2026.
Forum ini menjadi bagian dari program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang difokuskan untuk memperkuat komoditas unggulan setempat.
Kegiatan yang difasilitasi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Fakfak itu menghadirkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Papua Barat dan Papua Barat Daya, Dinas Perkebunan, perbankan, serta para pemangku kepentingan.
Hadir pula perwakilan petani pekebun pala, pengumpul, pengepul, hingga pedagang antar pulau. Mereka duduk bersama membahas strategi penguatan sektor perkebunan sebagai penggerak ekonomi daerah.
Sambutan Bupati Fakfak dibacakan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah, Zulfikar Bauw. Ia menekankan bahwa pengembangan pala tak cukup hanya berorientasi pada produksi.
Isu keberlanjutan, kata dia, harus menjadi pijakan utama-mulai dari peningkatan mutu dan kualitas, pembenahan tata niaga, perluasan akses pasar, hingga terciptanya harga yang layak bagi petani.
Pemerintah daerah, menurut dia, juga mendorong inovasi produk turunan agar pala Fakfak tidak lagi dijual semata dalam bentuk bahan mentah.
“Nilai tambah harus diciptakan di daerah. Dengan begitu, manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih besar oleh masyarakat,” ujarnya.
Kepala OJK Papua Barat, Budi Rahman, mengatakan lembaganya akan terus mendorong peningkatan akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha komoditas unggulan melalui skema PED. Di Papua Barat, fokus diarahkan pada pala di Fakfak dan kakao di Manokwari Selatan.
Ia menilai keterhubungan pelaku usaha dengan lembaga jasa keuangan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
“Akses pembiayaan yang memadai memungkinkan petani memperbaiki kualitas, memperluas usaha, dan meningkatkan produktivitas,” kata Budi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Fakfak, Widhi Asmoro Jati, S.T., M.T menyebut sektor pala masih menghadapi beragam tantangan. Dari sepuluh persoalan utama yang teridentifikasi, akses permodalan menjadi salah satu yang paling krusial. Tantangan lain mencakup tata niaga, standar mutu, serta ketimpangan harga antara petani dan pedagang.
Menurut Widhi, pemerintah daerah tengah melakukan pembenahan melalui penguatan kelembagaan petani, peningkatan kualitas produksi, dan perbaikan sistem tata niaga. Upaya itu ditujukan agar distribusi manfaat ekonomi dari komoditas pala lebih adil.
Dalam paparannya, Widhi juga memaparkan potensi pala Fakfak yang memiliki nilai historis sekaligus peluang pasar yang besar. Namun potensi tersebut, kata dia, perlu ditopang skema pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik usaha perkebunan.
Ia berharap OJK dan perbankan dapat membuka ruang akses yang lebih luas melalui skema pembiayaan yang mudah diakses, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan dukungan tersebut, petani dan pelaku usaha diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta mengembangkan usaha berbasis nilai tambah.
Forum itu menegaskan satu hal: sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, perbankan, dan pelaku usaha menjadi kunci agar pala tetap menjadi komoditas unggulan Fakfak-bukan sekadar warisan sejarah, melainkan sumber kesejahteraan yang nyata bagi petani.
Komentar