Ketapang, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemerintah Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mencatat momen penting pada Kamis, 9 Januari 2025, dengan digelarnya penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat.
Mewakili Ketua DPRD Ketapang, Achmad Sholeh, S.T., M.Sos., Anggota DPRD Uti Muliadi hadir dalam acara yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Kalbar.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Selain Uti Muliadi, acara ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Ketapang, Farhan, S.E., M.Si., serta para Ketua DPRD dan Kepala Daerah se-Kalimantan Barat.
Kehadiran para pejabat ini mencerminkan komitmen bersama dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan.
Evaluasi dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyerahan LHP BPK bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah serta mendorong peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.
Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan setiap rupiah anggaran demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Ketapang.
Dalam sambutannya, Uti Muliadi menegaskan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola keuangan daerah.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah yang digunakan harus memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan Kabupaten Ketapang,” ujarnya.
Wakil Bupati Ketapang, Farhan, S.E., M.Si., turut memberikan apresiasi terhadap proses pemeriksaan keuangan ini.
Ia berharap hasil LHP dapat menjadi panduan strategis untuk memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik di masa depan.
Komitmen Bersama untuk Transparansi dan Pembangunan
Penyerahan laporan ini tidak hanya menjadi agenda rutin, tetapi juga langkah strategis dalam memastikan pengelolaan anggaran daerah dilakukan dengan profesional dan bertanggung jawab.
Harapannya, hasil pemeriksaan BPK ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pembangunan di Kabupaten Ketapang dan seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Acara yang berlangsung dengan lancar ini menegaskan kembali pentingnya transparansi dan akuntabilitas sebagai pondasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Pemerintah Kabupaten Ketapang bersama DPRD terus berkomitmen untuk menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Komentar