Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com | Target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun yang dicanangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tahun 2025 kembali menuai kritik.
Meski reformasi perpajakan menjadi tumpuan utama, langkah ini dinilai gagal memanfaatkan kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah.
Aktivis 98, Kamper, secara tajam mempertanyakan arah kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai hanya membebani rakyat kecil.
“Kenapa fokusnya pajak? Kita ini negara kaya, punya tambang emas, nikel, dan sumber daya alam lain. Mana hasil Freeport yang katanya sahamnya sudah 51%? Negeri ini kaya SDA, tapi rakyatnya terus diperas lewat pajak!” seru Kamper dalam pernyataannya di Jakarta Barat, Kamis (26/12).
Kamper juga menyoroti strategi pemerintah yang dianggap minim inovasi, hanya bergantung pada kenaikan pajak dan tarif.
“Naikkan pajak, TDL, cukai rokok, harga BBM, lalu kasih bansos biar rakyat miskin diam. Kalau cuma begitu caranya, untuk apa jadi menteri? Anak STM juga bisa bikin kebijakan kayak gini,” ujarnya dengan nada tajam.
Menurut Kamper, kebijakan ini mencerminkan kegagalan pemerintah memaksimalkan potensi kekayaan alam.
“Kita punya SDA melimpah, tapi rakyat malah dijadikan sapi perah. Reformasi perpajakan ini hanya ilusi untuk menutupi ketidakmampuan menggali potensi pendapatan dari SDA kita,” lanjutnya.
Kritik ini mencerminkan keresahan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah, yang dinilai tidak adil dan hanya menambah beban rakyat kecil.
Pemerintah didesak segera berbenah dan fokus menggali kekayaan alam sebagai sumber pendapatan utama, bukan terus menerus memaksa rakyat membayar harga ketidakmampuan birokrasi.
Komentar