JAKARTA, Kabarsulsel-Indonesia.com | Senin (8/7/24), Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kinerja keuangan pemerintah pusat yang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini merupakan kali kedelapan sejak Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) 2016.
Menurut Bamsoet, prestasi meraih WTP harus diikuti dengan langkah-langkah reformasi lebih lanjut. “Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, bahwa hasil WTP tidak boleh membuat pemerintah terlena. WTP adalah kewajiban, bukan prestasi belaka,” ujarnya.
Bamsoet juga menyoroti pentingnya reformasi struktural dalam memangkas birokrasi yang berbelit, untuk memperkuat kepastian hukum dan mendukung iklim investasi yang lebih baik di Indonesia. Dia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap lebih dari 42 ribu peraturan yang diduga saling tumpang tindih di Indonesia.
“Kami mendukung langkah-langkah Presiden Joko Widodo dalam melakukan reformasi struktural, dan hal ini harus dilanjutkan, ditingkatkan, dan disempurnakan oleh pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto,” tambahnya.
Dalam konteks ekonomi global yang tidak pasti, Bamsoet menekankan pentingnya pengelolaan APBN dengan prinsip akuntabilitas dan fleksibilitas yang seimbang. Dia optimis bahwa stabilitas politik dan ekonomi yang terjaga akan memungkinkan Indonesia tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan di tengah tantangan global saat ini.
Dalam acara penyerahan LHP LKPP tersebut, turut hadir sejumlah pejabat tinggi negara seperti Presiden Joko Widodo, Wapres KH Maruf Amin, dan para pimpinan lembaga negara terkait.
Komentar