Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com | Stella Reawaruw Ketua Kordinator di OSM Kelurahan Nusaniwe kota Ambon, dikagetkan dengan turunnya Tim dari Anggota TNI AD dan Dinas Pertanahan untuk mengukur tanah masyarakat OSM.
Memang Mereka sudah beberapa kali berusaha untuk mengukur Tanah ini, tapi kita selalu bertanya kepada Kodam XV/Pattimura waktu itu bahwa mana surat putusan mereka yang mempunyai kekuatan hukum tetap, di mana hak kepemilikan mereka dalam tanah ini, sedangkan dalam putusan 54 Tahun 2013 kodam tidak bisa menunjukkan bukti-bukti itu berarti Kodam tidak ada hak atas tanah tersebut, ungkap Ketua Kordinator Stella Reawaruw kepada wartawan di OSM Kamis 30/5/2024.
Menurutnya, masyarakat yang sedang menempati tanah di dalam OSM ini dari awal mereka sudah mempunyai hak pakai dan pelepasan hak dari pemilik tanah dari yaitu Evan Renold Alvons yang mempunyai kekuatan hukum tetap sampai kepada Mahkamah Agung, putusan 62 putusan 11 dengan 34, 10. jadi dalam hal ini saya juga heran mereka bisa turun untuk mengukur tanah. dengan dasar apa.
Ditanya soal adanya pemberitahuan pihak Kodam XV/Pattimura kata Stella, tidak pernah ada pemberitahuan terhadap adanya pengukuran tanah di tanah OSM tidak ada sama sekali, masyarakat pun tidak mengetahui masalah pengukuran tanah tadi, karena jika masyarakat tahu pasti mereka akan melakukan aksi karena mereka sudah tahu persis Kodam tidak punya bukti. Ada Babinsa dan beberapa Anggota TNI juga yang ikut dalam pengukuran tanah, mereka menggunakan pakaian Olahraga.
Stella merasa tindakan pengukuran yang dilakukan tadi sangat kriminal karena seumpama seseorang kalau ingin datang mengukur tanah harusnya ada pemberitahuan apalagi jika dia punya kepemilikan. Dia harus memberitahukan masyarakat yang berada disitu bahwa dirinya ingin mengukur tanah, karena tanah memiliki kekuatan hukum seperti ini jadi harus ditunjukkan buktinya agar masyarakat mengetahui. Mereka datang secara misterius dan secara bergerombol langsung dan langsung mengukur.
Ditanya ada orang dalam yang terlibat pada pengukuran tanah ini jawabannya, menurut saya ada karena saya peroleh informasi bahwa ketua Majelis Jemaat Imanuel ini dari awal juga sudah bekerjasama dengan pihak Kodam XV/Pattimura terhadap pembayaran listrik di Gereja sedangkan Gereja Imanuel dari awal pembangunan orangtua saya masih jadi Ketua Badan Hukum Sinode. Sewaktu pembangunan ini Bapak Simanjuntak mendatangi rumah beliau untuk minta membangun Gereja ini karena jika anggota ini mau ditugaskan ke Jayapura itu lebih cepat urusannya, lalu waktu itu Tom Pattiasina sebagai ketua Sinode menganjurkan buatlah Gereja itu tapi Gereja darurat namun dalam hal ini semua pelayanan harus dari pihak GPM tidak boleh dari pihak TNI. Sampai saat ini dari Sinode yang buat pelayanan tidak ada dari TNI, jelas Stella
Dirinya berharap, Pangdam XV/Pattimura yang baru ini harus jeli jangan buat keresahan di masyarakat karena sudah sekian lama masyarakat hidup tenang. Tapi ini kembali lagi meresahkan masyarakat seperti jika seperti ini masyarakat jadi tidak tenang.
Pangdam XV/Pattimura yang baru ini harus bertanya dulu ke Aslok apalagi mereka punya Kumdang, Kumdang itu lebih tahu hukum status hukum tanah yang sedang bermasalah dan tidak, mereka tahu sebelum mereka melakukan kegiatan sudah mengetahui bahwa lokasi ini bermasalah atau tidak, lokasi ini milik mereka atau tidak, Protak itu suatu pekerjaan harus seperti itu, pungkas Stella.
Komentar