Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com; Terkait dengan kasus kekerasan antar siswa yang terjadi di SMA unggulan Siwalima Ambon pada 14 September 2023 lalu yang membuat korban mengalami luka memar,
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Samson Atapary saat melakukan Ondespot di SMA Siwalima Ambon, Rabu 04/10/2023 mengatakan bahwa,
Yang namanya Pendidikan, tanggung jawab utama itu ada di pemerintah daerah dalam hal ini Leading sektornya itu Dinas Pendidikan. seluruh SMA, SMK termasuk SMA Siwalima.
Menurut Atapary, Kesalahan ini ada di Dinas Pendidikan termasuk kita di komisi IV. karena apa yang dibicarakan sudah berlangsung selama 2 tahun lalu, antara dinas pendidikan dengan komisi IV tentang bagaimana pembenahan manajemen yang ada di SMA Siwalima, baik itu sistem proses belajar mengajar maupun pengelolaan asrama, sepertinya tidak dilaksanakan dengan baik oleh dinas.
Jadi tidak turun sampai ke bawah.
Dikatakan Atapary, Asrama-asrama putera maupun puteri dari standar kebersihan sudah kita bicarakan
berulang-ulang, tapi masih berulang lagi.
Ini berarti mungkin Ibu Kadis tidak pernah masuk sampai menilai hal ini. Mestinya sebagai Kadis dia harus secara rutin karena ini dibayai oleh APBD dan menjadi Barometer penilaian publik, maka harusnya, ibu kadis harus rutin datang untuk mengkroscek disini sebagai penanggung jawab bahwa ternyata standar ini belum, lalu lakukan rapat seperti tadi untuk membangun sistem manajemen. Ini sebenarnya sederhana jika dibangun.
Begitu juga dengan budaya Kekerasan ungkap Atapary, ini sudah cukup lama. kalau tadi kita interview dari beberapa siswa yang melakukan kekerasan terhadap teman yang lain. ini bukan kesalahan mereka karena ini ada sistem yang salah. Dan Siapa yang bertanggung jawab terhadap sistem ini, seharusnya Dinas Pendidikan. Ibu Kadis harusnya turun berdialog, mendeteksi lalu sebagai penanggung jawab dia harus membangun satu sistem yang harus diikuti oleh sekolah.
Ini yang menurut saya tidak jalan.
Sehingga Kenapa dia berulang Padahal ibu kadis sudah menyatakan bahwa ini tidak akan terjadi lagi, tapi tetap terjadi. sehingga bisa dibilang bahwa yang bersalah adalah ibu kadis Pendidikan, yang tidak membangun satu sistem padahal tidak membutuhkan anggaran ini bisa di bangun. kita bukan membangun fisik namun hanya membangun karakter orang, tanggung jawab orang, pihak guru, pihak siswa dan ini masuk dalam bagian dari sistem pembelajaran yang ada di sini sehingga dia tidak membutuhkan anggaran, hanya butuh Bagaimana sens kebijakan lalu dilakukan dan membangun sistem secara terpadu di sini sehingga hal-hal yang sering terjadi ini bisa di antisipasi secara dini, tutup Atapary.
Komentar