Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2027, yang berlangsung di Hotel Santika Ambon, Selasa (14/4/26).
Penandatangan PKS Antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota Dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Anton Lailossa, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan bagian penting dari sistem perencanaan pembangunan nasional.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang partisipatif, terintegrasi, serta berorientasi pada hasil.
“Perencanaan pembangunan harus dimulai melalui konsultasi publik dan Musrenbang, agar selaras antara aspirasi masyarakat, prioritas daerah, serta arah kebijakan pembangunan nasional,” kata Anton dalam laporannya.
Anton menambahkan, Pemprov Maluku terus memperkuat pendekatan partisipatif sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.
Musrenbang RKPD 2027 ini dihadiri seluruh kelompok kepentingan strategis, baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Kegiatan tersebut digelar selama dua hari dan menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Anton juga menjelaskan pembiayaan kegiatan Musrenbang didukung melalui alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA Bappeda Provinsi Maluku, serta diperkuat melalui kemitraan Australia-Indonesia lewat Program SKALA.
Program tersebut melibatkan berbagai pihak dalam tahapan perencanaan hingga penyusunan dokumen akhir, termasuk kerja sama dengan universitas dan Kementerian Dalam Negeri.
Dalam kesempatan itu, Anton turut melaporkan perkembangan pembangunan Provinsi Maluku menunjukkan tren positif.
Ia menyebut, berdasarkan capaian sembilan indikator makro serta indikator kinerja utama, sebagian besar indikator mengalami perbaikan signifikan, di antaranya pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, pendapatan daerah, kualitas lingkungan hidup, tingkat kemiskinan, hingga indeks kerukunan umat beragama.
Meski demikian, ia mengingatkan masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti penciptaan lapangan kerja, konektivitas antarwilayah, dan keterbatasan infrastruktur yang belum optimal.
Anton menyebut sejumlah proyek strategis nasional di Maluku juga mengalami kemajuan, seperti Bendungan Way Apu yang dimulai sejak 2017 dan kini memasuki tahap penyelesaian.
Selain itu, proyek Blok Masela terus berjalan meskipun dihadapkan pada sejumlah kendala.
Proyek lainnya seperti Ambon Terpadu yang sempat keluar dari daftar indikasi PSN, kini kembali dimasukkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN dan sedang didorong menjadi prioritas pembangunan tahun 2027.
Dalam Musrenbang tersebut, Pemprov Maluku juga akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Hukum, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dalam sambutannya menegaskan Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan.
“Musrenbang adalah ruang strategis untuk menyatukan langkah serta memastikan bahwa setiap prioritas pembangunan dijabarkan dalam berbagai program untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Lewerissa.
Ia mengatakan, pemerintahan yang berjalan telah melewati tahun pertama sebagai fase konsolidasi untuk meletakkan fondasi pembangunan.
Kini memasuki tahun kedua sebagai fase percepatan, sehingga masyarakat menaruh harapan lebih besar agar hasil pembangunan semakin nyata dirasakan.
Namun, ia mengakui tantangan besar juga dihadapi, salah satunya dinamika global dan perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada ruang fiskal daerah.
“Kondisi ini menuntut kita bekerja lebih cerdas, lebih efektif, dan lebih inovatif dalam mengelola sumber daya yang tersedia,” tegasnya.
Meski begitu, Lewerissa menekankan pemerintah tidak boleh menyerah.
Menurutnya, ini menjadi momentum memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota, serta sinergi dengan dunia usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat.
Ia menegaskan, sebagai gubernur dirinya memikul dua peran strategis, yakni sebagai kepala daerah otonom yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Maluku, sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Gubernur menyampaikan, berbagai upaya pembangunan yang dilakukan mulai menunjukkan hasil.
Pemprov Maluku berhasil mendorong kemajuan sejumlah proyek strategis nasional seperti Blok Masela, Bendungan Way Apu, dan Maluku Integrated Port.
Selain itu, implementasi berbagai program strategis nasional seperti pembangunan rumah layak huni, makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih, kampung nelayan merah putih, serta program lainnya dinilai turut memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Gubernur juga memaparkan data indikator makro pembangunan yang menunjukkan tren positif.
Berdasarkan rilis BPS Provinsi Maluku, pertumbuhan ekonomi Maluku Triwulan IV tahun 2025 mencapai 5,44 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional 5,39 persen.
Angka kemiskinan juga mengalami penurunan dari 15,38 persen pada Maret 2025 menjadi 15,25 persen pada September 2025.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku tahun 2025 mencapai 74,09 poin, naik 0,69 poin dari tahun 2024 yakni 73,40 poin, dan masuk kategori “tinggi”.
Tak hanya itu, Pemprov Maluku juga meraih sejumlah penghargaan nasional, di antaranya Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan nilai 92,10, SPM Awards 2025 sebagai provinsi terbaik wilayah Maluku-Papua, TPID Awards 2025 sebagai provinsi terbaik kedua wilayah Nusa Tenggara-Maluku-Papua, hingga capaian zona hijau dalam penilaian MCSP KPK tahun 2025.
“Ini bukti nyata kerja keras dan kolaborasi kita mendapatkan pengakuan. Namun penghargaan ini bukan tujuan akhir, melainkan pemicu untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.
Gubernur juga menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah melalui Musrenbang ini.
Ia meminta setiap program pembangunan harus sensitif konflik, agar tidak menimbulkan persoalan baru, melainkan memperkuat identitas orang Maluku yang menjunjung persaudaraan dalam keberagaman.
“Selamat bermusyawarah, semoga Musrenbang ini dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutup Lewerissa.
(Evav)
Komentar