Ambon.Kabarsulsel.Indonesia.Com.
Menyikapi persoalan anggaran yang terjadi di Rumah Sakit Dr Umarella Tulehu Kabupaten Maluku Tengah, Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Welem Kurnala yang ditemui wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, Senin (20/1/2025) mengatakan bahwa,
Fungsi kita di komisi ini harus bersama-sama untuk bisa memperhatikan hal ini. Saya sudah bertanya kepada mereka, memang anggarannya ada bukan sudah bertahun-tahun ini, cuma 2, 3 bulan saja yang belum dibayar tidak satu tahun full bahkan ada yang satu bulan yang belum dibayar. Jadi kita perlu press supaya semuanya bisa jalan dengan baik karena fungsi kita sebagai pengawasan maka harus awasi mereka.
Ditanya terkait permintaan penggunaan fasilitas mobil, kalau berbicara dokter tentunya kita harus berpikir dari sisi kesejahteraan mereka, harus ada rumah dinas dan mobil dinasnya, karena mereka ini adalah PNS. Mereka itu kerja 24 jam dan jika tiba-tiba ada urgeniitas di rumah sakit A kemudian mereka dipanggil mau tidak mau mereka keluar lalu kalau tidak ada mobil bagaimana mereka mau kerja apalagi rumah sakit Umarela ini jauh. Lebih baik pegawai-pegawai tidak penting yang diberikan mobil itu dicabut lalu berikan kepada mereka. Artinya kalau tidak ada rumah dinas yang penting mobil untuk mendukung mobilitas supaya pekerjaan mereka siap, tendas Kurnala
Soal anggaran lanjut Kurnala, sudah saya tanyakan kepada Kadis Kesehatan, karena tgl 16 kemarin harus tutup tahun anggaran, maka uang 5 Miliar tersebut dikembalikan. Beliau akan kita panggil karena ada masukan dari RSUD Haulussy bahwa obatnya sudah ada tetapi dikembalikan oleh distributor alasannya tidak dibayar karena penutup tahun anggaran
Di RSUD Dr Haulussy banyak distributor dan RSUD juga punya banyak tunggakan cukup banyak pada distributor tersebut..
Harus ada perhatian khusus dari Dinas ujar Kurnala, betul yang dibicarakan bahwa RSUD ini sudah bisa jalan sendiri, tapi kenapa harus minta obat dari Dinas. Ternyata dalam penganggaran Dinas Kesehatan mereka siapkan anggaran untuk obat-obatan yang ditujukan kepada tiga rumah sakit tersebut.
Kalau tekanan-tekanan itu tidak bisa maka kita membuat evaluasi internal dimana kita panggil dan surati inspektorat untuk diperiksa dulu, tidak mungkin kita sebagai anggota dewan turun periksa. Mereka periksa dulu kira-kira duduk kesalahan dimana apakah itu kebijakan atau managemennya mereka, apakah dari sumber daya manusia SDMnya mereka kita akan koreksi.
Saya tidak tinggal diam. kalau memang Dinas tidak bisa kerjasa sama dengan rumah sakit, ada apa perlu dipertanyakan lalu kita evaluasi, pungkas Kurnala.
(M.N)
Komentar