KSI Serang – Monang sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM di DPD DEMOKRAT BANTEN menjelaskan bahwa yang KLB yang di Sumatra itu cacat hukum dan tidak sah itu lebih cendrung pembegalan yang bersifat tidak mendidik,”jelas Monang. Senin (08/03/2021).
“Monang sebagai Ketua Bidang Hukum dan HAM di DPD Demokrat Banten juga membeberkan bukti sebagai politik yang tidak bermoral dan etika yang dilakukan sekelompok orang dalam melakukan kegiatan KLB tersebut,”tegasnya.
Monang juga menjelaskan bahwa Partai Demokrat Ada AD/ART untuk melakukan proses KLB tersebut,”ujar Monang,
Ketua umum AHY itu melakukan proses pemilihan umum dan mengikuti proseses administrasi yang rapih dan dipilih orang hasil musyawarah serta secara syah,” ujar Monang.
Sikap DPD Demokrat Banten terhadap KLB tersebut akan melakukan Perlawanan dan menolak KLB di Sumatra serta perbuatan yang tidak syah,” terangnya Monang Ketua Bidang HUKUM DAN HAM DI DPD DEMOKRAT BANTEN”
Monang mengatakan secara hukum pun belum di tetapkan oleh Kementrian Hukum Dan Ham, jika pun sudah di tetapkan kita akan melawan secara hukum supaya pemerintah tidak mengakui dan tidak menerima KLB Di Sumatra.
Selain itu masyarakatpun akan menolak kejadian KLB Sumatra ini karena bagi kami ini salah satu pembodohan untuk pemilihan dan cacatnya salam administrasi dalam strutural,”tandas Monang
ASR/BSIH
Komentar