oleh

Aktifitas Gailian C Illegal, Merusak Aset Negara

KabarSulselIndonesia (Kalbar – Ketapang)

Diduga ada indikasi korupsi berjamaah kepala Desa patai Patah jual aset desa Galin C yang masih berstatus Illegal ke salah satu pengusaha tambang di Kecamatan Sandai.

Dengan adanya kegiatan tambang illegal galian C tersebut membuat bertambah ambruknya alias rusak semakin Parah jembatan Nango di Desa Patai Patah kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang propinsi Kalimantan Barat. jalan satu satunya akses masyarakat untuk tempat melewati dan melanjutkan perekonomian bukan itu saja mulai dari masyarakat instansi, aparat, TNI. Polri dan beberapa perusahaan yang membutuhkan jembatan tersebut.

Jembatan yang berada di Desa Patai Patah Kecamatan Sandai hasil pantauan dan investigasi di lapangan bahwa kondisi jembatan sekarang semakin parah akibat adanya angkutan kendaraan yang bermuatan galin C Illegal melintas di jembatan tersebut dengan tonaseyang over kapasitas.

Saat beberapa wartawan (tim) lakukan Investigasi Kelapangan 24/12/21 dilapangan adanya beberapa temuan yang di duga merugikan Daerah dan negara seperti galian C Yang berstatus Illegal. Merusak akses jalan yang baru di bagun, membohongi warga Desa patai patah untuk meraut keuntungan pribadi.

Berdasarkan Konfirmasi pihak Media dengan Kepala Desa Pantai Patah Normansyah di ruangan kerjanya. Normansyah tidak bisa memberikan keterangan yang jelas
dengan nada tak berdosa menyampaikan ke tim awak media pada saat meninggalkan ruangan kepala desa patai patah melakukan upaya memberikan amplop dengan dalil.

Uang itu partisipasi Jak buat biaya perjalanan untuk melaksanakan tugas negara sesuai SK beliau itu uang pribadi saya buk, Kebetulan ada buk? Justru saya ikut berpartisipasi dalam tugas beliau, Ya sudah kalau beliau menolak bantuan saya, saya cuma berpartisipasi aja.

Ini lah sms kepala desa patai patah ke salah satu media pada saat di konfirmasi di ruangan kerjanya.

Jelas seolah olah kepala desa tidak merasa perbuatan melawan hukum.
atas kejadian ini di mintak kepada pihak penegak hukum atau instansi terkait melakukan peninjauan kelapangan (LHK BPN KEJAKSAAN dan Instansi yang terkait).

Maka apa bila tanpa ada pengawasan termasuk pejabat tinggi negara sehingga aset aset daerah di pergunakan oleh oknum- oknum yang tak bertanggung jawab mengambil keuntungan pribadi mengatasnamakan ini itu, ini sudah melanggar hukum

Dari dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) Kabupaten ketapang melalui Kabit Bina Marga Lalu Heru Prihatiandi, ST.,MT Juga menyampaikan bahwa kejadian ambruknya jembatan Nango tersebut akibat di lewati oleh kendaraan yang bermuatan Over kapasitas. Perlu dipertanyakan siapa pemilik.dan siapa yang mengijinkan dan di bawa kemana. Dengan kejadian ini mestinya pejabat tinggi desa harus bisa mengambil kebijakan boleh atau kapan perlu menahan untuk tidak bisa di lewati beban yang berat.dan kalau ini di biarkan seakan akan Kepala Desa yang memprakarsai.

Dilain pihak tokoh masyarakat Dusun Nango Desa Patai patah Kecamatan Sandai berdasarkan hasil konfirmasi dengan tim awak media menyatakan bahwa melihat kondisi ini sangat memperhatikan apa bila akses jembatan tersebut tidak cepat di perbaiki maka tidak menutup kemungkinan masyarakat sandai khususnya Dusun Nango dan Desa lain atau Kecamatan lain yang menggunakan akses jalan tersebut (jembatan) tersebut karena jembatan penghubung yang sekarang sudah patah.

Dari dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bidang bina Marga Lalu heru juga merasa kecewa bahwa kondisi jalan tersebut harus di pertanggung jawab. Oleh oknum yang merusak jalan tersebut, Ini adalah jalan dan jembatan milik umum bukan milik pribadi ketika dirusak harus bertanggung jawab. “Jangan lempar batu Sembunyi tangan” dengan sedikit kesal.

(Sukardi/Tim)

Komentar

Berita Lainnya