Kabarsulsel-Indonesia.com. JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan pernyataan tegas menolak langkah hukum yang ditujukan kepada mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK). Menurutnya, pelaporan ke kepolisian dinilai tidak produktif dan justru berpotensi memperkeruh suasana.
“Saya sebagai Menteri HAM tidak sepakat dengan laporan polisi terhadap Pak JK. Saya tolak tegas. Terus terang, ini tidak ada manfaatnya,” ujar Pigai kepada wartawan, Selasa (14/4/2026).
-JK Negarawan, Tak Ada Niat Buruk
Natalius Pigai menilai Jusuf Kalla adalah sosok negarawan yang memiliki visi luas untuk bangsa. Ia meyakini tidak ada niat buruk atau intensi untuk mendiskreditkan kelompok agama tertentu dari pernyataan yang disampaikan JK.
“Pak JK itu mantan Wapres, seorang negarawan. Saya tidak yakin ada intensi buruk untuk mendiskreditkan agama tertentu,” tegasnya.
Oleh sebab itu, jika dianggap ada kalimat atau pernyataan yang kurang pas, seharusnya diselesaikan melalui jalur komunikasi dan klarifikasi, bukan langsung menyeret ke ranah hukum.
-Jangan Pecah Belah, Utamakan Dialog
Lebih jauh, Pigai mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi atau narasi yang memecah belah, terutama yang menyangkut isu sensitif seperti agama.
Ia menekankan bahwa membenturkan kelompok masyarakat hanya akan merugikan kepentingan bangsa yang lebih besar.
“Membenturkan kelompok melalui isu agama hanya akan merugikan kita. Jauh lebih bijak dan penting saat ini kita menjaga kesejukan, persatuan, dan kesatuan. Selesaikan masalah melalui dialog,” pungkasnya.
Komentar