Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Rapat Paripurna Keenam Belas DPRK Fakfak Masa Sidang Ketiga Tahun 2025 berubah menjadi panggung evaluasi serius atas arah pembangunan daerah. Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat (Gerbang Rakyat) menyampaikan pandangan umum yang tajam dan menyeluruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Fakfak Tahun Anggaran 2026, Senin, 29 Desember 2025, di Gedung Pertemuan DPRK Fakfak.
Fraksi Gerbang Rakyat menyoroti kecenderungan penurunan pendapatan dan belanja daerah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini, menurut fraksi, tidak boleh dibiarkan tanpa langkah antisipatif yang terukur. Pemerintah daerah diminta menjelaskan strategi konkret untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan.
Kekhawatiran semakin menguat seiring diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Fraksi menilai kebijakan ini berpotensi menghambat pencapaian target RPJMD 2025–2029, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Karena itu, Fraksi Gerbang Rakyat menuntut penjelasan langkah strategis pemerintah daerah agar program unggulan tetap berjalan dan visi pembangunan Fakfak tidak tereduksi oleh keterbatasan anggaran.
Tak berhenti di situ, fraksi juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka meminta kejelasan apakah Raperda APBD 2026 telah disusun dengan mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, termasuk mekanisme tindak lanjut atas temuan material serta upaya memperkuat sistem pengendalian internal agar persoalan klasik—pengelolaan pendapatan, belanja, dan aset—tidak terus berulang.
Dalam sektor pendidikan, Fraksi Gerbang Rakyat memberikan tekanan khusus pada Program Fakfak Cerdas, terutama terkait pendidikan inklusif. Mengacu pada Permendiknas Nomor 70 Tahun 2010, fraksi mendesak Bupati Fakfak segera menunjuk sekolah inklusif di setiap jenjang pendidikan. Mereka bahkan merinci langkah-langkah operasional yang harus dilakukan pemerintah daerah, mulai dari sosialisasi, pemetaan peserta didik, penyusunan Program Pembelajaran Individual, hingga pendampingan profesional dan evaluasi berkala.
Isu pelayanan publik juga menjadi sorotan. Fraksi menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan kualitas layanan di RSUD dan Puskesmas, namun mengingatkan agar penyajian makanan gratis bagi penjaga pasien memperhatikan standar sterilisasi demi kesehatan dan keselamatan.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, Fraksi Gerbang Rakyat mendorong agar pengadaan seragam sekolah gratis memprioritaskan UMKM lokal yang bersertifikasi. Langkah ini dinilai sejalan dengan semangat membangun Fakfak yang berdaya saing dan mandiri secara ekonomi. Dukungan terhadap UMKM, menurut fraksi, harus menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar jargon.
Fraksi juga menyinggung persoalan-persoalan mendesak yang hingga kini belum terealisasi meski telah dijanjikan pemerintah daerah. Di antaranya penyediaan tempat penampungan sampah sementara di Distrik Pariwari, persoalan air bersih di Mambruk Dalam, serta kerusakan jalan menuju Bandara Siboru yang rawan kecelakaan. Mereka mendesak solusi alternatif dan koordinasi lintas pemerintah agar masalah-masalah tersebut dapat dituntaskan pada 2026.
Tak kalah penting, Fraksi Gerbang Rakyat menyuarakan aspirasi warga terkait peningkatan jalan lingkungan, pembangunan fasilitas keagamaan seperti menara masjid, serta penataan tempat pemakaman umum yang dinilai sudah padat dan membutuhkan lahan baru.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerbang Rakyat menegaskan bahwa APBD 2026 tidak boleh sekadar menjadi dokumen angka, melainkan harus menjelma sebagai instrumen keberpihakan nyata kepada rakyat. Mereka berharap seluruh catatan kritis ini dijawab secara serius oleh Bupati Fakfak demi menghadirkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Rapat paripurna pun menjadi pengingat bahwa di balik angka-angka anggaran, terdapat harapan besar masyarakat Fakfak yang menuntut kehadiran negara secara nyata.
Komentar