Ambon,Kabarsulsel-lndonesia.com. Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur Wattubun menanggapi serius permasalahan penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri ( CPNS ) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja ( PPPK) oleh Pemerintah Pusat.
Watubun meminta Presiden RI sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan harus meninjau kembali kebijakan tersebut untuk kepentingan rakyat Indonesia, karena sangat berpengaruh pada para pencari kerja, teristimewa pegawai-pegawai honor yang mana juga warga Negara yang melaksanakan proses seleksi dimaksud.
Hal tersebut disampaikan Wattubun di ruang kerja Kantor DPRD Provinsi Maluku Karang Panjang Ambon Rabu (12/3/ 2025
Hal Ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas politik Negara. Ini tidak berlebihan, Ini murni demi kepentingan rakyat-rakyat kita, rakyat Bapak juga dan ini harus dilakukan, tegas Wattubun
Watubun mengaku bahwa proses penggantian ini bukan satu dua hari, melainkan sudah berlangsung dari tahun- tahun sebelumnya namun kemudian mengalami pergeseran waktu atau penundaan, ini sangat mempengaruhi situasi politik.
Menurut Wattubun, dinamika ini cukup cepat dan kita berusaha kebijakan ini paling tidak bisa dapat menjawab situasi dan suasana kebatinan rakyat yang belum ada kepastian seperti ini. Mereka harus memperoleh kepastian dengan baik .”ujarnya
Wattubun juga menyoroti tenaga – tenaga honor kontrak .Akibat mereka menunggu diterbitkannya atau ada kejelasan terkait dengan nasib mereka yang pada beberapa waktu lalu oleh pemerintah yang telah mengakomodir dalam skema CPNS dan PPPK .
Ini hal yang bersifat penting dan mendesak. Kami minta ada kebijaksanaan Presiden, jangan melihat hal lain tapi lihat ini hal yang paling penting untuk kepentingan rakyat, pinta Watubun
(M.N)
Komentar