Jakarta, Kabarsulsel-Indonesia.com | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua.
Hal ini disampaikan Ribka saat audiensi dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti di Kantor Kementerian PU, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/1/2025).
Ribka menekankan bahwa percepatan pembangunan di kawasan timur Indonesia, termasuk Papua, menjadi prioritas pemerintah pusat.
Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi tantangan pembangunan di wilayah tersebut.
“Kami berharap percepatan pembangunan di Papua dapat terus diakselerasi sesuai program prioritas pemerintah pusat. Ini adalah bagian dari hasrat besar kita untuk menghadirkan pemerataan pembangunan, terutama di wilayah timur Indonesia,” ujar Ribka.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kabinet terbaru.
Arahan tersebut mencakup percepatan pembangunan, efisiensi anggaran, dan penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Tugas kami adalah memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat diimplementasikan dengan baik di daerah, sambil menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tambah Ribka.
Fokus Utama Pembangunan Papua
Ribka memaparkan beberapa poin strategis yang menjadi perhatian Kemendagri di tahun 2025.
Fokus utama mencakup kesiapan pembangunan di berbagai sektor, perencanaan daerah yang matang, pelaksanaan fisik yang optimal, kesiapan pendanaan, serta penyelesaian administrasi pendukung.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menegaskan bahwa Kementerian PU juga terus mempercepat pembangunan di Papua melalui pemenuhan readiness criteria.
“Prasyarat yang kami temui di provinsi-provinsi seperti Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, secara umum sudah selesai. Dasar-dasar penugasannya sudah ada,” ujar Diana.
Ia menjelaskan bahwa dokumen seperti sertifikat tanah, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Keterangan Rencana Kota (KRK), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), hingga master plan dan feasibility study (FS) sebagian besar telah rampung.
“Dokumen-dokumen ini menjadi kunci untuk memastikan prioritas pembangunan berjalan dengan lancar dan terarah,” tegasnya.
Pemerintah optimis bahwa percepatan pembangunan di Papua tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membawa dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
Komentar