Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Walikota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Ambon untuk mempercepat inklusi dan literasi keuangan di daerah melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Pleno TPAKD Kota Ambon yang digelar di ruang rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (17/7/2025).
Hadir dalam kegiatan ini Ketua DPRD kota Ambon, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan lembaga jasa keuangan, OJK Provinsi Maluku, dan Stakeholder lainnya.
Dalam sambutannya, Walikota mengapresiasi kontribusi seluruh lembaga jasa keuangan yang selama ini telah berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, termasuk mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
“Kontribusi dari lembaga jasa keuangan nyata. Kita tadi lihat datanya dari OJK, mulai dari bantuan KUR, santunan hingga stimulus ekonomi lainnya. Semua itu membantu masyarakat kita bangkit, terutama UMKM dan sektor informal,” ungkap Walikota
Walikota menegaskan bahwa, TPAKD bukan sekadar forum koordinasi, melainkan wadah nyata untuk mendorong sinergi antara Pemerintah daerah, otoritas keuangan, serta pelaku usaha dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Tiga Fokus Prioritas Pemerintah Kota
Walikota juga memaparkan bahwa, saat ini ada tiga program prioritas Pemerintah Kota Ambon yang sangat relevan dengan tugas TPAKD:
1.Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran – Melalui program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan lintas sektor termasuk perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
2.Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif – Mendukung branding Ambon City of Music dengan memperkuat pelaku usaha kreatif, termasuk pemberian akses terhadap KUR dan pelatihan kewirausahaan.
3.Penguatan Peran Pemuda dalam Industri Digital – Menjawab tantangan pengangguran dengan mendorong generasi muda terlibat dalam ekonomi digital dan industri kreatif berbasis komunitas.
“Kita ingin anak-anak muda yang tidak bekerja, bisa diberdayakan lewat pelatihan, akses permodalan, bahkan menjadi pelaku industri kreatif digital. Kita butuh dukungan dari semua pihak untuk menjadikan mereka mandiri,” ungkap Walikota.
Bodewin Wattimena juga menekankan pentingnya reformasi dalam sistem transaksi Pemerintahan, termasuk ekomitmen penuh untuk meninggalkan pembayaran tunai.
“Tidak boleh lagi ada pembayaran tunai di lingkup Pemkot. Honor, insentif kader posyandu, perjalanan dinas — semua harus lewat rekening. Ini bagian dari upaya kita untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan menghindari pungli,” tegasnya.
Ia juga mengimbau agar semua transaksi belanja daerah dilakukan nontunai dan mendorong kebijakan “Satu Pelajar Satu Rekening” untuk membentuk budaya menabung sejak dini.
Mengakhiri sambutannya, Walikota menyatakan bahwa tantangan untuk memperluas akses keuangan hanya bisa dihadapi jika semua pihak bekerja bersama.
“Tidak ada yang sulit jika kita semua berkomitmen dan bekerja kolaboratif. Mari kita jadikan TPAKD ini motor penggerak literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon,” tutupnya.
(M.N)
Komentar