Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Terkait dengan upaya perbaikan keuangan daerah, Walikota Ambon Bodewin Wattimena yang kepada awak media usai mengikuti Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Ambon, Selasa (7/10/2025) menegaskan dukungan serius DPRD kota Ambon dalam upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah.
Setelah melihat hasil pemeriksaan BPK DPRD berkesimpulan bahwa ada keharusan bersama untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Pemerintah kota.
Dengan cara tentu saja seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan mesti paham tentang aturan pengelolaan keuangan. Mereka juga mesti berkomitmen untuk mengelola keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mempertanggungjawabkan semua pengguna anggaran dengan baik
“pastikan bahwa jika ada temuan BPK berarti itu bagian dari tanggungjawab kita untuk ditindaklanjuti,” tegas Walikota.
Sedangkan jika ada yang sifatnya administrasi maka sebaiknya segera dibuat tindaklanjut administrasinya dan kalau ada temuan material segera dikembalikan.
Hal ini terjadi di semua Pemerintahan di Indonesia.
“Tidak ada yang sempurna karena tetap saja ada kekurangan namun kekurangan itu harus sedikit kecil,” harapnya.
Pemerintah kota sebut Walikota, berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD dengan memperbaiki tata kelola pengelolaan keuangan di jajaran Pemerintahan kota Ambon.
Ditanya soal opini, lanjutnya, opini diberikan berdasarkan kenyataan kita dalam pengelolaan keuangan. Potret yang dilakukan oleh BPK terhadap seluruh pengelolaan keuangan itu yang akan berujung pada pemberian opini.
“Kita tentu berharap bahwa kalau tahun ini kita sudah mendapatkan wajar dengan pengecualian maka perbaikan terus dilakukan,” ujar Walikota.
Mudah-mudahan ditahun depan kita bisa memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tapi itu bukan menjadi tujuan kita karena tujuan kita adalah perbaikan tata kelola keuangan.
” lebih bagus pasti WTP tapi kalau dia masih tidak baik bisa turun juga kembali ke desclaimer karena dia fluktuatif dan bisa berubah sesuai dengan kenyataan kita dalam kemampuan mengelola keuangan,” terang Walikota.
Terkait dengan PAD, hari ini istilah fiskal Kota Ambon ini kecil artinya kita tidak Mandiri secara keuangan karena masih bergantung kepada dana transfer dari pusat. kalau kita mau buat kota Ambon semakin maju kita mesti memanfaatkan potensi yang kita miliki dengan cara meningkatkan PAD, jelas Walikota.
Ditambahkan, Peningkatan PAD ini tidak harus dengan menaikkan pajak dan Retribusi karena itu berkaitan dengan masyarakat kecil, karena yang harus dilakukan adalah berinovasi supaya potensi yang kita miliki di luar pajak dan Retribusi yang harus kita tingkatkan misalnya dengan memanfaatkan aset yang kita miliki untuk menambah pendapatan daerah dengan cara membentuk BUMD pengolahan aset daerah.
” nanti Pemerintah kota Walikota lakukan MOU dengan pihak pemodal lalu dilakukan PKS antara BUMD kita dengan yang menanamkan modal itu untuk kepentingan peningkatan Pendapatan asli daerah,” terang Walikota.
Sedangkan untuk pengunaan DAU, Walikota mengaku tidak bisa berkomentar karena yang menetapkan itu Pemerintah pusat.
“jadi Pertimbangan-pertimbanganada yang bilang soal perkembangan Global hari ini yang mempengaruhi kita, kemudian perkembangan nasional tapi yang pasti dalam sistem bernegara Pemerintah Daerah harus patuh dan taat terhadap apa yang menjadi kebijakan Pemerintah pusat walaupun sebenarnya itu sangat menyusahkan kita di daerah, tandas Walikota.
Solusi kita lanjut Walikota adalah Kemandirian fiskal didaerah itu supaya jangan kita bergantung terhadap transfer dana dari pusat, karena kalau ini terjadi maka yang akan dilakukan daerah adalah efisiensi, tidak ada cara lain struktur APBD tahun anggaran 2026 kalau ini terjadi pemotongan dana transfer pusat 163 miliar maka Pemerintah kota harus menyesuaikan dengan itu. yang pasti belanja Pembangunan Akan semakin berkurang karena anggarran 163 miliar itu banyak untuk kota Ambon namun bagi daerah yang PADnya 1 Trilyun tidak berpengaruh tapi kota Ambon masih 200 Miliar lebih. Karena itu dilakukan penyesuaian tidak ada cara lain selain kita menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD baik itu sumbernya dari transfer pusat lewat DAK, DAU tapi juga dari PAD pemerintah kota, tutup Walikota.
(M.N)
Komentar