Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Suasana di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Fakfak, Rabu (09/04), menghangat. Wakil Bupati Fakfak, Drs. Donatus Nimbitkendik, MT, tak menutupi kekesalannya saat menyoroti ketidaktertiban pelaporan Uang Persediaan (UP) oleh unit-unit kerja di lingkup pemerintahan daerah.
“Sampai hari ini, saya belum menerima laporan penggunaan Uang Persediaan dari dinas-dinas terkait. Ini bukan sekadar kelalaian administrasi, tapi menyangkut akuntabilitas keuangan daerah,” tegas Donatus dengan nada serius.
Menurutnya, keterlambatan pelaporan bukan sekadar kendala teknis, tetapi bisa berimbas pada terganggunya jalannya roda pemerintahan. Apalagi, beberapa proyek fisik masih berjalan dan membutuhkan pengelolaan anggaran yang disiplin.
Donatus tak mau berlama-lama dengan ketidakpastian. Ia meminta Inspektorat segera turun tangan memastikan penggunaan dana sesuai prosedur.
“Kalau ini memang tanggung jawab Inspektorat, saya ingin tahu sejauh mana pengawasan sudah dilakukan. Jangan sampai ada dana yang mengendap tanpa pertanggungjawaban jelas. Jika perlu, buat surat tugas khusus!” katanya.
Ia juga memperingatkan agar pencairan dana dilakukan dengan ketat. Tak boleh ada pencairan tanpa kepastian bahwa pekerjaan telah benar-benar selesai.
“Setiap rupiah yang keluar harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan ada pembayaran untuk pekerjaan yang belum rampung. Ini soal kepercayaan publik pada pemerintahan kita,” tandasnya.
Menutup pertemuan, Donatus menegaskan pentingnya laporan keuangan yang akurat dalam penyusunan evaluasi APBD. Ia menginstruksikan seluruh kepala dinas dan bidang agar segera menyusun rencana kerja yang jelas, khususnya terkait belanja barang dan modal.
“Jangan sampai ada kendala administratif yang menghambat program-program strategis. Laporan pengendalian barang harus segera dikirim agar semua berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Pernyataan Donatus menjadi alarm bagi jajaran pemerintahan Fakfak. Transparansi dan disiplin anggaran bukan sekadar wacana, melainkan harga mati dalam tata kelola keuangan daerah. Jika tak ingin jadi sorotan, setiap unit kerja harus segera berbenah.
Writter : Red | Editor : Elang Key
Komentar