Ambon, Kabar Sulsel Indonesia.Com — Komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan pembangunan kembali ditegaskan pada Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Rabu–Kamis (3–4/12/2025). Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, hadir dan menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat serta sinkronisasi kebijakan lintas kabupaten/kota.
Rakor yang mempertemukan 11 kepala daerah se-Maluku tersebut menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian pembangunan serta memastikan seluruh program daerah sejalan dengan arah kebijakan nasional. Tiga sektor krusial mendapat sorotan tajam: ketahanan pangan, pemberdayaan desa, dan peningkatan kualitas pelayanan publik—yang masing-masing dianggap berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Wabup Viali menegaskan bahwa Maluku Tenggara berkomitmen memperkuat integrasi program dan mempercepat pemerataan pembangunan.
“Pengawasan yang ketat dan sinergi antardaerah adalah kunci. Pembangunan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus terukur, terintegrasi, dan dirasakan masyarakat,” tegasnya di hadapan peserta rakor.
Selama dua hari agenda berlangsung, evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan tahun berjalan dipaparkan oleh seluruh kabupaten/kota. Hasilnya menjadi fondasi penyusunan rencana kerja tahun 2026, termasuk penajaman program prioritas agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Rakor ini juga menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun sistem pengawasan yang transparan, akuntabel, dan responsif, sebagai prasyarat untuk mewujudkan pembangunan Maluku yang lebih kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan.
(BR)
Komentar