Sorong,Kabarsulsel-lndonesia.com. Praktik perjudian togel di wilayah hukum Polda Papua Barat Daya kian meresahkan masyarakat. Hampir setahun berjalan, aktivitas ilegal tersebut seolah tak tersentuh hukum. Masyarakat menduga ada “upeti” yang diterima oleh oknum tertentu sehingga togel tetap beroperasi dengan leluasa.
Sejumlah warga mengaku kecewa terhadap kinerja Polda Papua Barat Daya. Mereka menilai kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum justru terlihat tutup mata terhadap maraknya judi togel di berbagai daerah. “Kami menduga ada pembiaran yang disengaja,” ungkap seorang tokoh masyarakat yang enggan disebut namanya.
Menjelang Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025, masyarakat meminta Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Gatot Haribowo dan Dirkrimum Kombes Junov Siregar segera bertindak tegas menutup praktik togel yang disebut-sebut dikelola oleh Hartono CS. Penutupan ini diharapkan menjadi kado istimewa bagi masyarakat serta memperbaiki citra kepolisian di mata publik.
“Kalau memang Polri ingin kembali dipercaya rakyat, buktikan dengan menutup dan menindak tegas para bandar togel. Jangan hanya slogan ‘Presisi’ saja, tapi harus nyata di lapangan,” tegas salah satu aktivis pemuda di Kota Sorong.
Selain merusak moral masyarakat, praktik togel juga dinilai memicu tindak kriminalitas lain, seperti pencurian dan kekerasan rumah tangga akibat ketagihan berjudi. Hal ini semakin memperparah kondisi sosial ekonomi masyarakat kecil yang terjerat permainan haram tersebut.
Masyarakat khawatir, jika tidak ada tindakan tegas, praktik togel akan semakin meluas dan menjadi “penyakit sosial” yang sulit diberantas. “Kami tidak ingin anak cucu kami tumbuh di lingkungan yang dibiarkan berjudi secara terang-terangan,” tambah seorang ibu rumah tangga di kawasan Aimas.
Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Papua Barat Daya mengenai maraknya togel yang disebut sudah berjalan hampir setahun. Beberapa kali awak media mencoba meminta konfirmasi, namun belum mendapat jawaban yang memuaskan.
Apabila praktik togel tetap dibiarkan, masyarakat akan terus mempertanyakan kinerja kepolisian. Kepercayaan publik terhadap Polda Papua Barat Daya terancam menurun drastis, terlebih jika dugaan penerimaan “upeti” terbukti benar di kemudian hari.
Masyarakat berharap momentum HUT Bhayangkara ke-79 ini dijadikan sebagai refleksi bagi institusi Polri untuk memperbaiki diri. Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi kunci agar Polri benar-benar menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.
“Penutupan togel bukan sekadar penegakan hukum, tapi juga menyelamatkan generasi muda Papua Barat Daya dari kerusakan moral. Kami menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji,” pungkas seorang tokoh agama di Sorong.(A.Simanjuntak)
Komentar