Ambon.Kabarsulsel.Indonesia.Com.
Dalam pertanggungjawaban realisasi Anggaran Tahun 2004 DPRD Kota Ambon mengalami kendala dengan kondisi belanja, ada beberapa item belanja yang merupakan kewajiban dari Pemerintah kota tidak dapat direalisir, alasannya adalah tidak tercapainya PAD.
Berkaitan dengan hal tersebut, kami dari sisi fungsi pengawasan sudah terus mengingatkan kepada kepala Daerah baik itu dari Pj sebelumnya sampai Pj sekarang sistem reward dan parnismen itu harus diberikan kepada seluruh pimpinan OPD, terkhusus pimpinan OPD pengumpul, ungkap Ketua DPRD Kota Ambon Morits Tamaela kepada wartawan usai mengikuti Paripurna di kantor DPRD Kota Ambon, Rabu (15/1/2025).
Menurut Morits, bagaimana Pemerintah bisa memberikan apresiasi reward kepada mereka-mereka yang berhasil dan juga memberikan penismen bagi mereka yang dianggap gagal dalam hal ini menjembatani tugas tanggung jawab pengumpul dari fungsi Pendapatan Daerah mereka yang tidak maksimal dalam melakukan fungsi pungut, Itu harus dievaluasi dan di rolling, diganti. Sebaliknya bagi yang berprestasi atau mencapai target, itu diberikan reward dalam hal ini penambahan anggaran kepada mereka untuk bisa mendongkrak lagi potensi daerah yang telah mereka gali, ujar Morits.
Pada prinsipnya DPRD meminta kepada kepala daerah untuk melakukan itu. kalau soal Sisi dari ruang waktu antara pejabat Pak Dominggus Kaya dan sama-sama kita ketahui akan memasuki tahapan transisi kepada Pemerintahan yang baru Bodewin Wattimena dan Elly Toisutta, maka mungkin saja kami akan mempertegas itu di Pemerintahan yang baru nanti, karena limit waktu ini mungkin sudah tidak cukup untuk melakukan pergantian. sehingga langkah-langkah untuk menempatkan orang per orang kepada OPD itu juga kami memberikan masukan suporting kepada Walikota terpilih untuk nantinya menempatkan orang-orang dalam fungsi peranan tugas dimaksud itu yang katabel kualitas dan berbobot serta agreement, dan apabila tidak berhasil maka harus dievaluasi, jelas Morits.
Morits juga menambahkan bahwa, Secara teknis
banyak hal, banyak variasi bukan variabel salah satunya juga yang berdasarkan ukuran kriteria daripada BPKD, yang juga sebenarnya yaitu etos kerja semangat untuk menjalankan tugas sebagai OPD pengumpul itu yang tidak jalan, mereka menganggap tugas mereka itu yang penting ASN saja udah jalankan apa seperti biasa, padahal salah. Daerah ini memang bukan cuman hidup dari sektor PAD untuk membelanjakan Keuangan Daerah yang menjadi urusan wajib. Jadi kalau PAD Ini lemah maka tanggung jawab kita apalagi untuk belanja pegawai itu paling fatal dan jika OPD tapi di tempatkan biasa-biasa saja maka selesailah kita. Kita akan kawal, kita memberikan atensi dan supporting kepada Walikota yang baru untuk bisa melihat hal ini karena kemarin Banyak yang harus dijadikan beban hutang, tandas Morits.
Ditanya terkait kedatangan Wapres yang tertunda tambah Morits, Wapres yang direncanakan akan datang tadi tetapi ditunda atau batal karena ada agenda lain. Diharapkan dengan kunjungan tersebut, kami dapat melakukan audensi langsung dengan Walikota dalam hal ini Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kota ataupun kabupaten/kota lain, dan dalam kepentingan kota ini tentunya kami ingin menyuarakan hal-hal soal infrastruktur.
Menurut Morits, soal kondisi kemacetan kota Ambon yang membutuhkan APBN begitu besar untuk memberikan solusi terhadap kemacetan itu sendiri. Begitu juga dengan Kue-kue Pembangunan, alokasi anggaran. Tentunya itu dapat kita beraudiensi langsung dengan, kebetulan Pemerintahan yang baru Presiden dan Wapres Prabowo Subianto dan Gibran, kami rasa mereka cukup perduli terhadap rakyat sehingga kami akan memanfaatkan waktu bilamana terjadi kunjungan kerja lanjutan nanti, kita berusaha bersama Pj Walikota untuk dapat beraudiens menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan daerah yang paling krusial, tutup Morits.
(M.N)
Komentar