MAKASSAR — Penghapusan tenaga honorer akan optimal mulai tahun 2023 mendatang. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel mulai melakukan persiapan, diantaranya melalui pemetaan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausy, mengatakan, Pemprov sudah memiliki persiapan dengan rencana penghapusan ini. Salah satunya dengan pemetaan jenis tenaga honorer.
“Saat ini ada sebanyak 15 jenis tenaga kerja honorer yang tersebar di seluruh OPD. Pemetaan ini nantinya bertujuan membantu penempatan mereka ke depan di Pemprov Sulsel,” jelas Imran, Rabu, 8 Juni 2022.
Ia mengungkapkan, Pemprov sejauh ini menyediakan opsi yang bisa mereka ambil pascapenghapusan ini ditetapkan.
Pertama, masuk menjadi PPPK atau PNS. Hal ini diprioritaskan kepada honorer guru. Nantinya, mereka bisa lewat afirmasi pengabdian.
Opsi kedua, sambung Imran, adalah lewat tenaga outsourcing alias pihak ketiga. Opsi ini nantinya yang paling banyak masuk dari 15 jenis honorer ini. Dimana, honorer nantinya akan dinaungi oleh pihak ketiga, yang kemudian menjalin kontrak dengan pemerintah provinsi. Skemanya bisa lewat lelang tender.
“Ada juga kita rencana minta kerjasama dengan Perseroan, yang menyediakan tenaga itu, kemudian masuk lewat situ,” ujarnya.
Imran mengatakan, untuk outsourcing diprioritaskan kepada honorer yang cenderung melakukan operasional lapangan. Seperti tenaga cleaning service, satpol PP, sopir, tenaga pemungut pajak hingga tenaga tukang kebun.
“Selain kedua opsi itu, jika nantinya tenaga honorer itu tidak memilih keduanya, maka ada skema yang dipertimbangkan BKD yaitu pelatihan peningkatan SDM sebelum dilepas. Mereka diberikan modal untuk berwirausaha di luar,” terangnya.
“Ini masih sebatas perencanaan kemarin itu di DPRD dibicarakan, tapi nanti mereka akan dilatih kemudian diberikan modal untuk berwirausaha di luar,” sambungnya.
Ia menambahkan, hingga saat ini masih ada sebanyak 11.425 tenaga honorer aktif di pemerintah provinsi. Jumlah ini, kata Imran, sudah tidak bertambah sejak lima tahun terakhir. (*)
Komentar