Malra,Kabarsulsel-Indonesia.com. Langgur, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku.
Dokumen diterima langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun yang didampingi Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Stefanus Layanan di Ambon, Rabu (7/1/2025).
Usai menerima dokumen laporan, Bupati Maluku Tenggara mewakili empat daerah lain penerima dokumen yang sama menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Maluku atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional dan objektif.
Dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BPK Perwakilan Maluku atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, objektif, dan independen terhadap pemerintah daerah.
Menurutnya, LHP yang disampaikan merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Laporan hasil pemeriksaan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi kami. Setiap rekomendasi akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,”ucap Bupati.
Bupati juga menegaskan komitmen seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan BPK merupakan kunci utama dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik.
Ketua DPRD Maluku Tenggara, Stefanus Laiyanan juga menegaskan bahwasanya DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK, guna memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
LHP Kinerja dan PDTT Semester II Tahun 2025 ini mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk efektivitas program, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan keuangan daerah.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DPRD dan BPK sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
(Elang Kei)
Komentar