Tergetkan Tingkat Partisipasi Pemilu Di Atas 80 %, Pj. Gubernur Papua Barat Pimpin Rapat Supervisi Monitoring Pemilu

Manokwari, Kabarsulsel-Indonesia.com; Pj. Gubernur Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmere memastikan target tingkat partisipasi pemilu di atas 80% dapat tercapai. Hal ini disampaikannya dalam gelaran rapat supervisi persiapan monitoring pemilu (pemilihan umum serentak) tahun 2024, berlangsung pada salah satu hotel dalam kota Manokwari, sabtu, (10/02/2024) sekitar pukul 20:00 WIT.

Rapat Supervisi Monitoring Pemilu bersama Forkompimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Papua Barat dipimpin langsung oleh Pj. Gubernur Papua Barat, Drs. Ali Baham Temongmere, MTP, serta dihadiri oleh sejumlah perwakilan Forkompimda Papua Barat.

Tujuan pelaksanaan Rapat Supervisi Monitoring ini untuk memastikan kesiapan pemilu pada H-3 jelang puncak pesta demokrasi pemilu 14 februari 2024, oleh karenanya Pj. Gubernur Ali Baham, mengajak semua pihak baik pemda maupun Forkompimda dalam hal ini TNI/Polri, termasuk Binda dan seluruh elemen pemerintah untuk memberikan dukungan penuh kepada pihak penyelenggara dengan tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini tentu dalam rangka menciptakan pemilu yang aman, tertib dan sukses.

Situasi Rapat Supervisi Jelang Pemilu Yang Dipimpin Langsung Oleh Pj. Gubernur Papua Barat Drs. Ali Baham Temongmer, M.TP [Foto Istimewah Kabarsulsel-Indonesia.com]
“Kami juga kemarin sudah melakukan pengecekan dari Fakfak dan Kaimana dan TNI/Polri seluruhnya
kompak,” ungkap Pj. Gubernur Ali Baham. “Kita melakukan dukungan penuh kepada pihak penyelenggara baik KPU dan Bawaslu, terutama dukungan keamanan ketertiban serta memastikan pendistribusian logistik,” ujarnya.

Hal lain yang tidak kalah penting menurut Pj. Gubernur Ali Baham, yaitu memastikan target tingkat partisipasi
pemilu di atas 80% dapat tercapai. Himbaun dan seruan untuk mengajak masyatakat pemilih untuk berpartisipasi menggunakan hak pilihnya di TPS. Selian itu, menjaga kualitas pemilu, dimana masyarakat yang menggunakan hak pilih dapat melakukan pencoblosan dengan baik dan benar.

“Terget partisipasi pemilu itu di atas 80%. Partisipasi pemilih adalah bagaimana masyarakat pemilih yang punya hak memilih bisa datang ke TPS menyampaikan suaranya,” imbuhnya.

Selanjutnya, orang nomor satu di provinsi Papua Barat ini juga mendapat masukan informasi dari berbagai pihak stake holder terkait, mengenai kondisi terkini H-3 jelang pemilu, yakni pendistribusian logistik, pengamanan pada daerah-daerah rawan pemilu dan berbagai hal teknis lainnya.

“Ini yang kita harapkan dan dalam beberapa hari kita bagi tugas tim supervisi baik pemerintah daerah
Forkompimda bersama-sama kita memastikan pemilu 2024 bisa berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Kepala Badan Intelejen Negara Daerah Papua Barat, Mayjen TNI. Daru Cahyono, dalam Rakor Supervisi Jelang Pemilu ini menjelaskan mengenai sejumlah indeks kerawanan pemilu, salah satunya politisasi isu strategis permasalah Papua untuk melegitimasi hasil pemilu yang terus dikembangkangkan di media sosial.

“Beberapa kerawanan yang kita catat, kita bandingkan dengan daerah-daerah yang suhunya naik, kita memprediksi adanya bentrokan antar penduduk, mobilisasi masa, aksi protes atau menolak pemilu berupa aksi pemalangan dan tindakan anarkis lainnya. Ini yang perlu kita antisipasi bersama,” ungkapnya.

Kapolda Papua Barat, melalui Direktorat Intelkam, Kombes pol. Agustinus Ary Purwanto, dalam pertemuan tersebut juga mengatakan, jika pihaknya telah melaksanakan pergeseran pasukan untuk memback up polres di wilayah hukum Polda Papua Barat, disamping mereduksi dinamika Kamtibmas yang berdampak pada pelaksanaan pemilu.

“Kami Polda Papua Barat, sudah melaksanakan evaluasi persiapan menjelang pemungutan suara sebanyak tiga kali. Pertama adalah memastikan kelengkapan pemilu dan sampai dengan hari ini semuanya sudah lengkap,” bebernya.

Tak hanya itu saja, Ass Intel Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Erwin PH Saragih SH.,MH., dalam pertemuan terebut juga mengatakan, bahwa Kejati Papua Barat telah membentuk posko untuk memberikan laporan yang diterima dari setiap daerah dan selanjutnya akan dilaporkan ke pusat. Sedangkan pada bidang perdata dan tata usaha negara pihak Kejati Papua Barat juga telah bekerja sama dengan pihak KPU untuk menyiapkan jaksa pengacara negara yang siap mendampingi KPU untuk menangani laporan gugatan.

“Kami dari Kejaksaan Tinggi Papua Barat sudah membuka posko pemilu di halaman kantor Kajati
Papua Barat mulai dari tanggal 6 februari 2024,” terangnya.

Rapat itu terpantau berlangsung dengan pembahasan teknis persiapan tim supervisi monitoring untuk terjun langsung ke tujuh kabupaten se-Papua Barat, posko Desk yang berlokasi pada kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai pusat pelaporan. Sedangkan Pj. Gubernur sendiri diinformasikan akan melakukan pencoblosan di kabupaten FakFak.

Komentar