Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Maluku menegaskan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk konsistensi partai dalam menjaga demokrasi serta kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan sejak era reformasi.
Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, Benhur George Watubun, mengatakan penolakan tersebut merupakan keputusan resmi partai di tingkat daerah dan sejalan dengan sikap Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan. Menurutnya, mekanisme pilkada langsung adalah wujud nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah.
“Sikap ini sudah kami bahas dan disepakati dalam rapat internal DPD pada Sabtu (3/1/2026). PDI Perjuangan tetap konsisten mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat,” ujar Benhur Minggu (4/1/2026).
Ia menegaskan, semangat reformasi yang melahirkan pilkada langsung tidak boleh dilemahkan dengan mengembalikan proses pemilihan kepada mekanisme tidak langsung. Menurut Benhur, demokrasi yang telah berjalan dengan baik harus terus diperkuat, bukan justru mengalami kemunduran.
“Semangat reformasi itu jelas, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Demokrasi yang sudah berjalan baik jangan sampai dilemahkan, apalagi ditarik mundur,” tegasnya.
Sikap DPD PDI Perjuangan ini menjadi cermin terhadap penguatan mekanisme demokrasi dan partisipasi rakyat untuk memastikan pemilihan kepala daerah berjalan transparan, adil, dan sesuai aspirasi masyarakat. Langkah-langkah yang menjaga kedaulatan rakyat diharapkan dapat memperkuat sistem pemerintahan daerah dan membangun kepercayaan publik terhadap proses politik.
(Elang Kei)
Komentar