Ketapang,Kabar Sulsel Indonesia.com.-Dugaan korupsi kembali menghantui lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Kali ini, sorotan publik tertuju pada kegiatan Napak Tilas yang diduga dana APBD, bermasalah secara penguna angaran maupun tipu daya angaran di Ketapang
Sejumlah pejabat penting dikabarkan telah dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) untuk memberikan klarifikasi.
Pemanggilan tersebut dilakukan pada pekan lalu. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk seorang kepala daerah yang saat itu masih menjabat sebagai pejabat eselon tinggi, telah hadir memenuhi panggilan Kejati Kalbar di Pontianak
Fakta baru yang di telusuri oleh media Kabar Sulsel indonesia com beberapa hari yang lalu bahwa informasi dari nara sumber kapal yang di buat memakai dana APBD 2024 Sudah mengalami kerusakan seperti Kipas,sap,mesin. Bahka kopolnya ikut juga hilang. Ini kan aneh,sebagian body juga rusak yang lebih aneh mesin juga hilang serentak,apa di jual kali ya
Dugaan korupsi kembali menghantui lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang. Kali ini, sorotan publik tertuju pada kegiatan Napak Tilas yang diduga bermasalah secara anggaran.
Pemanggilan tersebut dilakukan pada pekan lalu. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa beberapa pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk seorang kepala daerah yang saat itu masih menjabat sebagai pejabat eselon tinggi, telah hadir memenuhi panggilan Kejati Kalbar di Pontianak.
“Iya, beberapa orang dari Ketapang sudah dipanggil. Mereka diminta menjelaskan soal penggunaan anggaran kegiatan Napak Tilas,” ujar seorang sumber yang enggan identitasnya dipublikasikan,
Sumber tersebut juga menyebutkan bahwa selain panitia pelaksana, pejabat dari dinas terkait juga turut dimintai keterangan.
“Pemeriksaan masih tahap awal, belum ada penetapan tersangka. Tapi pemanggilan ini jadi sinyal bahwa kasusnya cukup serius,” katanya.
Napak Tilas merupakan kegiatan kebudayaan yang selama ini menjadi agenda rutin. Namun, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran justru mencoreng citra kegiatan tersebut.di gunakan untuk mengerok dana APBD.
Masyarakat berharap Kejati Kalbar dapat menuntaskan penyelidikan secara transparan dan adil, serta memastikan bahwa anggaran publik dikelola secara bertanggung jawab.
(Agustami)
Komentar