Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pemerintah Kabupaten Fakfak menempatkan sektor perkebunan—khususnya pala—sebagai lokomotif utama pembangunan ekonomi daerah dalam lima tahun ke depan.
Arah kebijakan ini sejalan dengan visi Fakfak Membara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Fakfak 2025–2029 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2025.
Usai dilantik secara definitif sebagai Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Widhi Asmoro Jati, S.T., M.T., langsung tancap gas. Ia menegaskan komitmennya untuk mengonsolidasikan seluruh program perkebunan agar berjalan seirama dengan visi-misi Bupati Samaun Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbitkendik, dengan pala sebagai komoditas unggulan daerah yang dikelola secara modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Fokus pembangunan perkebunan diarahkan pada penguatan komoditas pala melalui program strategis Pala Unggul Fakfak dan pendekatan Distrik Berdaya dengan skema Satu Kampung Satu Komoditas.
Kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Dalam kerangka besar tersebut, Pemerintah Kabupaten Fakfak menetapkan empat prioritas utama sektor perkebunan.
Pertama, memastikan konsistensi pelaksanaan program dengan visi pembangunan daerah. Kedua, mempercepat hilirisasi pala yang telah masuk dalam skema Danantara sebagai platform ekosistem investasi strategis nasional. Ketiga, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keempat, mendorong investasi sektor perkebunan secara terarah dan berkelanjutan.
Khusus pengembangan Pala Unggul Fakfak, Dinas Perkebunan merumuskan sepuluh aksi strategis yang mencakup penguatan hulu hingga hilir. Mulai dari pembenahan budidaya dan perbenihan, peningkatan produktivitas dan kualitas, sertifikasi dan standar mutu ekspor, penguatan kelembagaan pekebun, penyediaan sarana dan prasarana, hingga pengembangan hilirisasi dan diversifikasi produk pala.
Langkah ini diperkuat melalui pembangunan basis data, riset dan inovasi, peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha—termasuk generasi milenial—serta dukungan kebijakan tata niaga dan optimalisasi retribusi pala daerah.
Seluruh agenda tersebut akan dirumuskan secara sistematis dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) dan dilaksanakan secara bertahap selama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak.
Memasuki tahun 2026, di tengah keterbatasan fiskal daerah, Widhi Asmoro Jati menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan. Dinas Perkebunan Fakfak akan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk menangkap peluang program prioritas nasional di daerah, terutama dalam pengembangan budidaya pala sebagai komoditas unggulan Fakfak.
Fokus kebijakan tahun 2026 diarahkan pada peningkatan produktivitas pala sesuai standar mutu dan kualitas, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, serta peningkatan pendapatan petani lokal sebagai fondasi ekonomi rakyat.
Dalam kerangka tersebut, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan sejumlah target konkret kepada Dinas Perkebunan. Di antaranya, mendorong perluasan lahan budidaya pala tomandin seluas 1.000 hektar melalui dukungan pemerintah pusat, peningkatan produksi hingga 2.000 ton, serta target progresif penerimaan PAD dari sektor pala sebesar Rp650–700 juta atau sekitar 30 persen pada tahun 2026.
Dengan langkah cepat, terukur, dan berbasis kolaborasi, Fakfak tidak sekadar mempertahankan identitasnya sebagai Kota Pala. Di bawah kepemimpinan baru Dinas Perkebunan, Fakfak mulai menapaki jalan transformasi menuju pusat perkebunan pala berdaya saing nasional—berakar kuat di kampung-kampung, namun menatap pasar global.
Komentar