Ketapang, Kabarsulsel-Indonesia.com | Satu lagi tontonan memalukan dipertontonkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Ketapang. Proyek tambal sulam jalan berlubang yang dilakukan di ruas Jalan Diponegoro, Kecamatan Delta Pawan, hancur lebur hanya dalam hitungan hari.
Ini bukan sekadar proyek gagal—ini penghinaan terhadap akal sehat rakyat. Uang rakyat dicuri dengan dalih perbaikan jalan, namun hasilnya hanya tambal-tambal tipis tak bernyawa yang langsung jebol secepat kilat. Proyek ini diduga kuat menjadi ladang bancakan para oknum di DPUTR Bidang Bina Marga.
“Pekerjaannya amburadul. Mutu nihil. Ini bukan pembangunan—ini pembodohan,” tegas Jumadi, Investigasi DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Ketapang.
Menurut Jumadi, proyek ini adalah pekerjaan Swakelola Tahun Anggaran 2025 yang dikerjakan diam-diam, tanpa transparansi, tanpa tanggung jawab, dan terkesan siluman. Pelaksana proyek disembunyikan, anggaran tak jelas, dan hasilnya: rusak total bahkan sebelum dinikmati masyarakat.
“Baru selesai, sudah hancur. Itu bukti kerja asal-asalan. Diduga dikerjakan tanpa standar teknis, tanpa pengawasan, dan diduga kuat penuh mark-up. Pelaksananya entah siapa. Saya tanya ke DPUTR—dibungkam. WA tidak dibalas. Semua bungkam. Apakah mereka pikir rakyat ini bodoh?” geram Jumadi.
Ia mengaku telah mengirim dokumentasi kerusakan ke Wakil Bupati Ketapang, namun hingga kini, satu kata pun tak keluar dari mulut pejabat publik tersebut.
“Diam itu konspirasi. Kalau tak ada yang salah, kenapa sembunyi? Kami mendesak agar APH, BPK, hingga Pemerintah Provinsi segera mengaudit proyek haram ini. Jangan biarkan uang rakyat dijadikan bancakan oknum bejat!” desaknya keras.
Proyek tambal sulam di beberapa titik ruas jalan perkotaan Ketapang bukan hanya gagal fungsi—tapi juga jadi simbol kebobrokan tata kelola pemerintahan lokal. Jalan yang harusnya nyaman kini jadi jebakan maut. Asphal yang harusnya tahan malah lunak seperti bubur basi.
Hingga berita ini ditayangkan, DPUTR Bina Marga memilih diam seribu bahasa. Pertanyaan media tak digubris, pesan konfirmasi dicueki, dan masyarakat dibiarkan menonton kerusakan demi kerusakan—seolah tidak ada pemerintah.
Publik menuntut: Tangkap para pelaku. Usut siapa yang bermain. Seret ke penjara jika terbukti mempermainkan anggaran.
Jika pembiaran ini terus terjadi, maka bukan hanya jalan yang rusak—tapi wibawa pemerintah Ketapang akan runtuh bersama kepercayaan rakyat yang sudah muak melihat sandiwara kotor bernama “Swakelola”.
Komentar