Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Kepala Suku Mbaham, Salmon Tanggareri, memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan Panitia Seleksi (Pansel) DPRK Kabupaten Fakfak terkait keterwakilan Mbaham di kursi DPRK dari Daerah Pengangkatan (Dapeng) 1.
Menurut Salmon, masyarakat adat Mbaham telah bulat memilih Yahya Muri sebagai satu-satunya figur yang layak untuk menduduki posisi tersebut.
“Yahya Muri adalah representasi autentik keluarga besar Mbaham. Dia memahami sepenuhnya hak-hak adat, tanah, dan budaya kami. Jika pemerintah dan pansel mengabaikan pilihan ini, kami siap mengambil sikap,” tandas Salmon dengan nada tegas, mengindikasikan bahwa penolakan terhadap Yahya Muri akan berdampak serius.
Salmon menambahkan, sudah saatnya Pansel memperhatikan aspek fundamental seperti kemampuan figur untuk berbahasa Mbaham dan pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial dan budaya lokal.
Menurutnya, keterwakilan yang mengabaikan identitas adat hanya akan memicu ketidakpuasan dan gejolak di kalangan masyarakat Mbaham.
Peringatan Keras: Proyek Strategis Nasional Terancam
Lebih jauh, tokoh adat Yahya Fuad melontarkan ancaman eksplisit terhadap kelangsungan proyek strategis nasional di wilayah Mbaham. Menurutnya, selama ini anak-anak Mbaham yang menggunakan bahasa asli kerap tersisih dari panggung politik. Kondisi ini, menurutnya, tak bisa dibiarkan berlanjut.
“Jika Pansel dan pemerintah tidak memberikan ruang bagi Yahya Muri, saya pastikan proyek strategis nasional di Mbaham akan menghadapi kendala serius. Kami tidak akan ragu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Yahya Fuad secara tegas, mengisyaratkan bahwa ketidakadilan politik ini akan mengundang resistensi dari masyarakat adat.
Krisis Batas Wilayah dan Investasi
Tak hanya itu, tokoh muda Maikel Muri memperingatkan bahwa wilayah Mbahamdandara, Tomage, dan Bomberay sedang berada di bawah ancaman krisis sosial akibat masalah batas wilayah dan investasi yang tak kunjung tuntas.
Menurutnya, hanya sosok seperti Yahya Muri yang memiliki kompetensi untuk menangani persoalan-persoalan mendesak tersebut.
“Figur yang mampu menyelesaikan polemik batas wilayah dan gejolak sosial terkait investasi di Mbaham adalah Yahya Muri. Jika Pansel dan pemerintah mengabaikan fakta ini, konsekuensinya bisa sangat merugikan stabilitas di wilayah kami,” jelas Maikel, menegaskan bahwa pemerintah harus memilih dengan bijak.
Ultimatum Terakhir
Dukungan bulat masyarakat dan tokoh adat Mbaham terhadap Yahya Muri tak sekadar permintaan, tetapi sudah menjadi ultimatum bagi pemerintah daerah dan Pansel.
Mengabaikan keterwakilan Mbaham dalam struktur DPRK dapat memicu ketidakstabilan di tingkat lokal hingga mengganggu proyek-proyek besar di wilayah tersebut.
Pilihan ada di tangan Pansel dan pemerintah: apakah mereka akan mendengarkan suara masyarakat adat atau mengambil risiko besar yang dapat merugikan daerah?
Komentar