Malra, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, Muhammad Saddekh Fuad, S.H., menyampaikan komitmen KPU dalam memperluas pemahaman dan partisipasi politik di kalangan perempuan dan masyarakat pesisir.
Sosialisasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menyongsong Pilkada Serentak 2024, di mana pemilih diharapkan lebih sadar akan hak dan kewajiban politiknya.
Dalam sambutannya, Saddekh menegaskan bahwa kedua segmen tersebut memegang peranan strategis dalam menentukan arah demokrasi di daerah.
“Perempuan dan masyarakat pesisir bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki hak penuh dalam menentukan pemimpin daerahnya. Suara mereka adalah penentu utama masa depan daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi,” jelasnya.
Peran Perempuan dalam Demokrasi
Saddekh secara khusus menyoroti pentingnya peran perempuan dalam proses demokrasi. Menurutnya, perempuan sering kali dipandang sebelah mata dalam politik, padahal kontribusi mereka sangat vital dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam pengambilan keputusan.
“Kita harus mendorong lebih banyak perempuan untuk berani mengambil peran aktif dalam politik, baik sebagai pemilih yang kritis maupun calon pemimpin yang tangguh. Peran perempuan akan memperkuat tatanan sosial dan mempercepat kemajuan pembangunan di daerah,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang diangkat dalam sosialisasi ini adalah bagaimana meningkatkan partisipasi politik perempuan, terutama di daerah-daerah yang akses informasinya terbatas.
“KPU telah merancang berbagai program untuk menjangkau segmen perempuan, mulai dari sosialisasi di tingkat komunitas hingga pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensial yang ingin maju di kancah politik,” tambah Saddekh.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir sebagai Pilar Demokrasi
Selain perempuan, masyarakat pesisir juga menjadi fokus penting dalam sosialisasi ini.
Saddekh mengungkapkan bahwa masyarakat pesisir sering kali terabaikan dalam proses politik karena keterbatasan akses dan infrastruktur.
“Masyarakat pesisir adalah bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi kita. Mereka memiliki suara yang sama pentingnya dengan masyarakat lainnya. Tugas KPU adalah memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang cukup dan relevan tentang proses pemilihan,” tuturnya.
KPU akan bekerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, untuk menggelar kegiatan sosialisasi yang lebih masif di wilayah pesisir.
“Kami ingin memastikan bahwa semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki akses untuk memahami dan terlibat dalam proses pemilihan. Masyarakat pesisir sering menghadapi tantangan geografis, tetapi itu tidak boleh menjadi penghalang bagi mereka untuk ikut serta dalam demokrasi,” lanjutnya.
Sosialisasi untuk Mendorong Partisipasi Aktif
KPU juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses Pilkada. Saddekh mengajak masyarakat, khususnya perempuan dan warga pesisir, untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi juga menjadi agen perubahan yang kritis dan terlibat langsung dalam proses pengawasan.
“Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pemilu, dari sosialisasi hingga pengawasan, akan memastikan bahwa demokrasi kita berjalan dengan lebih transparan, jujur, dan adil,” jelas Saddekh.
Untuk itu, KPU Provinsi Maluku telah menyiapkan serangkaian program sosialisasi yang inklusif dan interaktif, termasuk diskusi publik, forum warga, dan penyebaran informasi melalui media lokal.
Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap warga, terutama dari segmen yang selama ini kurang terlibat, dapat memahami pentingnya peran mereka dalam Pilkada 2024.
Tantangan dan Harapan
Saddekh juga menyadari bahwa masih ada tantangan besar dalam menyosialisasikan pentingnya partisipasi politik kepada segmen-segmen tersebut.
Keterbatasan akses informasi, rendahnya tingkat pendidikan politik, dan apatisme terhadap politik masih menjadi kendala yang perlu diatasi.
“Tugas kita bersama adalah membangun kesadaran bahwa pemilu bukan sekadar urusan politikus, tetapi adalah hak dan kewajiban setiap warga negara untuk menentukan masa depan daerahnya,” ujarnya menutup.
Dengan berbagai upaya ini, KPU Provinsi Maluku berharap Pilkada 2024 akan menjadi momentum bagi perempuan dan masyarakat pesisir untuk lebih terlibat aktif dalam demokrasi, sehingga tercipta pemerintahan yang benar-benar mewakili aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
Komentar