Malra, Kabarsulsel-Indonesia.com | Di tengah gemerlap politik, rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara mengungkapkan sejumlah kontroversi yang mengejutkan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Maluku Tenggara Tahun 2023 menjadi sorotan utama dalam pertemuan yang penuh ketegangan tersebut. Dengan penuh tajam, Sekretaris Dewan, Drs. Bernadus Rettob, membacakan serangkaian rekomendasi yang menyingkapkan skandal proyek mangkrak dan desakan reformasi dalam administrasi pemerintah daerah.
Dinas Perumahan, Pertanahan, dan Kawasan Pemukiman:
Dewan menggugat keras penggunaan belanja modal untuk proyek pembangunan Rumah Raja Wain, menuntut agar catatan resmi segera dibuat sebagai aset pemerintah daerah. Namun, ketegangan muncul ketika DPRD menolak keras usulan untuk mengubah nomenklatur proyek ini, menyebabkan bentrok dengan regulasi daerah. Proyek-proyek lainnya, seperti pembangunan gedung Kantor Bupati yang tak kunjung selesai, serta pemenuhan ganti rugi bagi korban bencana sosial, turut menjadi fokus tuntutan DPRD untuk diselesaikan tanpa tawar-menawar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR):
Kritik tak terbendung juga dilayangkan terhadap manajemen lampu jalan yang disebut ‘berbahaya’ karena menyumbang tingginya angka kecelakaan lalu lintas. DPRD menyerukan agar lampu-lampu tersebut segera dicabut dan direlokasi. Lalu, dengan semangat reformasi, DPRD mendesak pengalihan biaya pemeliharaan lampu jalan kepada Dinas PUTR guna memastikan pengawasan yang lebih ketat.
Dibalik skandal proyek mangkrak, terdapat harapan untuk memanfaatkan potensi daerah secara lebih efektif. Bangunan kuliner yang terbengkalai dan proyek-proyek belanja modal yang terkatung-katung di tahun 2023, semua mendapat desakan untuk dituntaskan. Terakhir, DPRD menyoroti potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan bangunan pasar yang terbengkalai.
Rekomendasi yang tajam dan menggetarkan dari DPRD Maluku Tenggara menggambarkan semangat perubahan dan tuntutan untuk transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan. Masyarakat pun menantikan respons pemerintah daerah atas seruan-seruan ini, sambil berharap akan perubahan yang lebih baik bagi daerah mereka.
Komentar