Maluku, Kabarsulsel-Indonesia.com | Dalam upaya memperkuat penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku bersama KPU Kabupaten/Kota se-Maluku resmi menjalin kerjasama strategis dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Maluku. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) ini berlangsung di Amaris Hotel Ambon pada Rabu (7/8/2024).
PKS ini ditandatangani oleh Kepala Kejati Maluku, Agus Sunarto Prasetyo, dan Ketua KPU Maluku, M. Shaddek Fuad, serta para Kepala Kejari dan Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Maluku. Penandatanganan ini juga dihadiri oleh Sekretaris KPU.
Agus Sunarto Prasetyo menekankan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam bidang pidana, tetapi juga memiliki tugas penting dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
“Dalam hal bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya, kami siap memberikan dukungan penuh,” ujarnya.
Agus berharap kerjasama ini akan semakin meningkatkan sinergitas antara KPU Maluku dan jajarannya dengan Kejati dan Kejari, terutama dalam menghadapi masalah-masalah hukum keperdataan dan tata usaha negara.
Ketua KPU Maluku, M. Shaddek Fuad, menyambut baik penandatanganan PKS ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kerjasama antara KPU dan Kejaksaan.
“Sebagai penyelenggara pemilihan, tugas kami sangat kompleks. Kami memerlukan bantuan dan pendampingan dari Kejaksaan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan,” kata Shaddek.
Ia menambahkan, bantuan hukum berupa konsultasi dan pendampingan dari Kejati dan Kejari akan sangat membantu KPU dalam mencegah potensi permasalahan hukum selama tahapan Pilkada serentak 2024.
“Dengan adanya kerjasama ini, kami yakin proses Pilkada Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2024 dapat berlangsung aman, lancar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” harap Shaddek.
Dengan sinergi yang kuat antara KPU Maluku dan Kejaksaan, diharapkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 akan berjalan dengan baik, menciptakan demokrasi yang sehat dan terpercaya di wilayah Maluku.
Komentar