Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Inspeksi mendadak yang dilakukan Bupati Fakfak, Samaun Dahlan, S.Sos., M.Si, di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Selasa pagi (9/9/2025), menguak realitas mencengangkan. Kantor yang seharusnya menjadi pusat kendali pendidikan di Fakfak justru nyaris kosong.
Sekitar pukul 08.30 WIT, usai memimpin apel di RSUD Fakfak, Samaun langsung menyambangi kantor dinas tersebut. Dengan langkah tegas, ia menelusuri ruang demi ruang: dari sekretariat, bidang SMP dan SMA, hingga bidang SD dan PAUD. Hasilnya: kantor lengang, pegawai minim, pimpinan tak ada.
Dari total sekitar 120 pegawai, hanya 16,67 persen yang sudah berada di tempat. Lebih ironis lagi, Plt. Kadis sekaligus Kabid SMP dan SMA, Mansyur Ali, S.Pd., M.Pd., tak terlihat batang hidungnya. Samaun sempat berdiri lama di depan meja kerja Mansyur, menatap dokumen yang berserakan, seakan memberi isyarat betapa kosongnya kepemimpinan di dinas vital ini.
Tak hanya itu, para kepala bidang lain pun raib. Satu-satunya Kabid yang berada di ruangan hanyalah Kabid Pendidikan SD, Safarudin Bauw. Samaun sempat duduk dan berdiskusi singkat dengannya, sembari menyoroti masalah absensi yang kian kronis.
“Sudah jam segini, pegawainya hanya beberapa orang. Dari 120 pegawai, baru sekitar 20 sampai 30 yang hadir,” ujar Samaun. “Ini menunjukkan belum ada perubahan berarti di Dinas Pendidikan. Harus ada evaluasi menyeluruh.”
Plt. Kadis Beralasan Sakit
Usai sidak, awak media mencoba menghubungi Plt. Kadis Disdikpora, Mansyur Ali. Ia berdalih sejak pagi merasa tidak enak badan sehingga tak bisa hadir. Mansyur menyebut baru akan masuk kantor siang harinya untuk menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan DPRK Fakfak.
Namun, alasan itu justru menuai tanda tanya. Ketika Bupati turun langsung dan pegawai lain absen, sang pimpinan malah tidak berada di posisinya. Bukannya menjadi contoh disiplin, Mansyur justru mempertegas buruknya teladan birokrasi.
Cermin Krisis Birokrasi
Sidak mendadak Bupati Samaun memperlihatkan masalah kedisiplinan yang bukan sekadar soal datang terlambat. Absensi rendah, pimpinan absen, dan Kabid yang hilang serentak menunjukkan bahwa krisis di Disdikpora bersifat struktural.
Keluhan masyarakat soal ketidakhadiran guru di distrik dan kampung selama ini rupanya berakar pada lemahnya disiplin di kantor pusat. Ketika jantung birokrasi pendidikan saja berdenyut lemah, bagaimana mungkin pelayanan di tingkat bawah bisa sehat?
Situasi ini menjadi tamparan telak. Publik kini menyoroti kepemimpinan Mansyur Ali, sementara pegawai yang terlambat dibuat kelabakan. Di mata banyak pihak, sidak Bupati Samaun adalah “tes litmus” yang membuka tabir bobroknya budaya kerja di Disdikpora.
“Jangan sampai wajah pendidikan kita rusak hanya karena kedisiplinan yang amburadul,” tegas Samaun.
Di balik kalimat itu, tersimpan sinyal jelas: evaluasi besar-besaran tak bisa lagi ditunda.
Komentar