Langgur, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ketika bel sekolah berbunyi di SD Negeri Letman, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, proses belajar mengajar tetap berjalan. Namun di balik rutinitas itu, tersimpan persoalan mendasar yang selama ini luput dari perhatian: keterbatasan fasilitas, kekurangan guru, dan pembenahan yang bergantung pada swadaya masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah SD Negeri Letman, Zsusana Ubro, S.Pd., secara terbuka memaparkan kondisi riil sekolah yang kini ia pimpin. Sejak mulai bertugas, ia mendapati sekolah negeri tersebut nyaris berjalan dengan sumber daya minimal.
“Inventaris sekolah hanya beberapa kursi, dua laptop—satu rusak total—dan dua printer,” ujar Zsusana saat ditemui di sela kegiatan belajar mengajar, Selasa (27/1/2026).
Kondisi sarana prasarana yang terbatas itu bukan satu-satunya persoalan. Pagar sekolah pun belum tuntas sepenuhnya. Sebagian pagar dibangun pada masa kepala sekolah sebelumnya, sementara sisi kiri sekolah hingga kini belum rampung. Ironisnya, penyelesaian pagar tersebut tidak dibiayai negara, melainkan direncanakan melalui swadaya orang tua siswa mulai 10 Februari 2026.
Situasi ini menggambarkan ironi pendidikan dasar di daerah: sekolah negeri bertahan bukan karena sistem yang kuat, melainkan karena gotong royong warga.
Di tengah keterbatasan itu, Zsusana mencoba melakukan pembenahan internal. Ia mulai menata disiplin waktu dengan menetapkan jam masuk sekolah pukul 07.20 WIT, menggantikan kebiasaan lama yang kerap molor hingga pukul 08.00 WIT. Upacara bendera yang sebelumnya tidak konsisten kini kembali rutin setiap Senin.
Langkah kecil ini, kata Zsusana, mulai menunjukkan dampak. Kehadiran siswa meningkat, suasana belajar lebih tertib, dan aktivitas sekolah kembali hidup. Pihak sekolah juga telah dua kali menggelar pertemuan dengan orang tua siswa untuk membangun komunikasi dan dukungan bersama.
Namun, persoalan paling mendesak justru berada pada kekurangan tenaga pendidik.
Saat ini, SD Negeri Letman memiliki delapan guru PNS, satu guru PPPK, satu guru honorer yang dibiayai oleh ohoi untuk mata pelajaran Bahasa Inggris, serta satu penjaga sekolah berstatus PNS. Jumlah itu dinilai belum ideal, terutama untuk guru kelas dan guru Matematika.
“Guru kelas seharusnya enam orang. Kami masih kekurangan satu sampai dua guru. Ini kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Zsusana sendiri mulai menjalankan tugas sebagai Plt Kepala Sekolah sejak menerima Surat Keputusan pada 8 Desember 2025 dan aktif berkantor sejak 9 Desember 2025. Dalam waktu lebih dari satu bulan, ia dihadapkan pada kenyataan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh semangat, tetapi juga oleh keberpihakan kebijakan.
Ia berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara tidak menutup mata terhadap kondisi SD Negeri Letman.
“Guru adalah kebutuhan pokok kami. Tanpa tambahan tenaga pendidik, sulit bagi sekolah ini untuk benar-benar maju,” ujar Zsusana menutup pernyataannya.
Kisah SD Negeri Letman menjadi potret kecil persoalan besar pendidikan dasar di daerah: sekolah berjuang sendiri, sementara negara sering datang belakangan.
Komentar