Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Aula Pertemuan Kantor Distrik Tomage, Selasa (24/02), mendadak menjadi ruang refleksi tentang satu hal yang kerap dianggap sepele, namun menentukan nasib ribuan warga: data.
Dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Distrik Tomage itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Fakfak, Sadali La Hadalia, S.Sos., M.Si, berbicara lugas. Nada suaranya tenang, tetapi pesannya tegas—kesalahan data bisa berujung pada hilangnya hak masyarakat.
Ia menyinggung sekitar 6.700 data penerima bantuan sosial yang dinonaktifkan. Angka itu, kata dia, bukan sekadar statistik administratif. Di baliknya ada keluarga yang bisa saja kehilangan akses bantuan kesehatan, pangan, maupun program perlindungan sosial lainnya.
“Data ini bukan datang dari mana-mana. Sumbernya dari kita sendiri,” ujarnya di hadapan pimpinan distrik, kepala kampung, dan para pemangku kepentingan yang hadir.
Sadali mengingatkan bahwa sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, pemerintah pusat mewajibkan penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional sebagai satu-satunya rujukan penyaluran bantuan. Seluruh kementerian dan lembaga kini terhubung pada sistem yang sama. Tidak ada lagi ruang bagi data berbeda-beda.
Konsekuensinya jelas: jika keliru di tingkat bawah, maka keliru pula seluruh kebijakan di atasnya.
Ia menjelaskan, Badan Pusat Statistik mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sepuluh desil—dari desil satu sebagai kelompok paling miskin, hingga desil sepuluh sebagai kelompok paling mampu. Bantuan sosial umumnya menyasar desil satu sampai lima.
Namun di lapangan, persoalan tak sesederhana teori statistik. Ada warga yang tak jujur dalam menyampaikan kondisi ekonomi demi tetap masuk kategori penerima. Ada pula yang justru tersingkir dari daftar karena administrasi kependudukan tak tertib—alamat tak diperbarui, pekerjaan tak sesuai, atau aktivitas rekening dianggap tak mencerminkan kondisi ekonomi lemah.
Menurut Sadali, kepala kampung memegang peranan krusial. “Bapak-Ibu Kepala Kampung yang paling tahu kondisi riil masyarakatnya,” katanya.
Ia mendorong verifikasi dan pembaruan data dilakukan secara berkala, karena kondisi sosial-ekonomi warga bersifat dinamis—bisa berubah karena kematian, perpindahan domisili, atau perubahan pekerjaan.
Data, lanjutnya, menjadi fondasi berbagai program: bantuan pangan, jaminan kesehatan PBI, subsidi energi, hingga beasiswa. Jika fondasinya rapuh, maka distribusi bantuan akan pincang—memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Di hadapan forum Musrenbang itu, Sadali tak sekadar mengingatkan. Ia mengajak seluruh aparat kampung dan distrik membangun disiplin administrasi sebagai budaya bersama. Pembaruan data, katanya, bukan pekerjaan musiman, melainkan tanggung jawab kolektif.
Musrenbang yang biasanya dipenuhi usulan fisik pembangunan—jalan, jembatan, dan fasilitas umum—kali ini diwarnai pembahasan yang lebih mendasar: keadilan sosial yang ditentukan oleh akurasi angka.
Di Distrik Tomage siang itu, pesan yang mengemuka sederhana namun dalam: di era satu data, satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Dan di balik setiap angka, selalu ada manusia yang menunggu keadilan.
Komentar