SAPU KOTOR DAN PILKADA CURANG: Bagaimana Masa Depan Anak Bangsa ?

Oleh:

Bruri Tumiwa
(Waketum DPP SETYA KITA PANCASILA)

Kabarsulsel-Indonesia.com | Opini – Pilkada adalah jantung demokrasi daerah, namun bagaimana kita bisa membangun karakter anak bangsa yang baik jika kepala daerah yang terpilih lahir dari kecurangan? Pemimpin hasil Pilkada curang seperti sapu kotor: tidak mungkin mereka membersihkan lantai yang kotor tanpa menambah noda baru. Ironisnya, pemimpin seperti ini sering menyerukan pemberantasan korupsi sambil memperpanjang siklus kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

PILKADA CURANG: PENDIDIKAN BURUK BAGI ANAK BANGSA

Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat, bukan sekadar dari apa yang diajarkan. Ketika mereka menyaksikan kepala daerah meraih kekuasaan melalui politik uang, manipulasi, atau ancaman, mereka mendapatkan pelajaran bahwa aturan dan integritas tidak lagi relevan.

Lebih buruk lagi, kecurangan yang dilegalkan oleh kemenangan pemimpin curang menciptakan budaya politik transaksional. Generasi muda tumbuh dengan asumsi bahwa “jalan pintas” dan “main kotor” adalah strategi yang sah untuk meraih kesuksesan. Akibatnya, mimpi membentuk generasi yang jujur dan berintegritas terancam kandas.

LINGKARAN SETAN KORUPSI YANG MERUSAK DEMOKRASI

Pemimpin hasil Pilkada curang sering kali sibuk melunasi “utang politik” kepada pihak yang membantunya berkuasa, alih-alih melayani rakyat. Hasilnya adalah lingkaran setan korupsi: uang rakyat digunakan untuk kepentingan pribadi, sementara kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diabaikan.

APA YANG HARUS KITA LAKUKAN ?

1. Hapus Toleransi terhadap Kecurangan: Tidak boleh ada ruang untuk kompromi terhadap praktik curang. Rakyat harus berani melawan dan melaporkan pelanggaran Pilkada.
2. Revolusi Moral di Partai Politik: Partai politik harus menempatkan integritas di atas segalanya dalam memilih kandidat. Calon dengan rekam jejak buruk harus dikesampingkan.
3. Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu: Pelaku kecurangan Pilkada harus dihukum berat, termasuk pencabutan hak politik dan pembatalan hasil Pilkada yang terbukti curang.
4. Edukasi Publik yang Kuat: Generasi muda dan masyarakat luas perlu terus diedukasi tentang bahaya kecurangan Pilkada dan dampaknya pada masa depan bangsa.
5. Teknologi untuk Transparansi: Pemanfaatan teknologi modern seperti blockchain dan e-voting harus segera diterapkan untuk memastikan transparansi dalam proses Pilkada. Blockchain, misalnya, dapat merekam setiap suara secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan manipulasi. Sistem e-voting memungkinkan perhitungan suara lebih cepat, akurat, dan terverifikasi secara digital. Implementasi teknologi ini membutuhkan komitmen politik, peningkatan infrastruktur, serta pelatihan bagi semua pihak terkait, termasuk penyelenggara dan masyarakat pemilih.

MASA DEPAN BERSIH DIMULAI DARI SEKARANG

Jika kita terus membiarkan sapu kotor membersihkan lantai yang kotor, kita hanya memperpanjang kerusakan. Anak-anak bangsa membutuhkan pemimpin yang tidak hanya bersih, tetapi juga menjadi teladan moral.

Sudah waktunya kita memilih:

memperjuangkan sistem yang bersih dan transparan atau tetap diam menyaksikan demokrasi tenggelam dalam kecurangan. Karena pada akhirnya, masa depan bangsa ditentukan oleh pilihan dan aksi kita hari ini. Maukah kita mulai mengganti sapu kotor dengan yang bersih?