Ketapang Kabar Sulsel Indonesia,com.Bupati Dua periode bayak meninggalkan proyek – proyek bermasalah ditanah Borneo yang tercinta ini.dari proyek aspirasi hingga bersifat tender salah satu contoh seperti.dua kali udah di anggarkan pada tahun sebelumnya sebanyak +_ 100 miliar sejak dia Mulai dia pejabat sampai tahun 2023 sudah hancur lagi. dikerjakan.Dari seluruh Proyek hampir 100 miliyar lebih yang tak kunjung selesai sampai berganti jabatan yang baru.
satu proyek yaitu Poryek pelang– Kepuluk.
Di tahun 2025.sekarang dikerjakan lagi oleh CV.Dea Pertiwi.di Jalan Husen Hamzah no 29 Pak lima Pontianak barat.lewat dan DAU (Dana Alokasi Umum.)
Dengan judul Jalan Rekontuksi /peningkatan jalan pelang -sungai kepuluk. Dengan paku dana Rp.13,258.800.000.00(tiga belas milyard dua ratus lima puluh delapan juta.)
Menurut Dennery.kepala Dinas PUTR Ketapang pekerjaan ini di bantu oleh CSR perusahaan Mulai dari kebun sawit hingga tambang yaitu Nova Grup, BGA Grup, Harita Grup, First Resources Grup, Sinarmas Grup, dan Cargill Grup,”
Di jaman presiden Prabowo sudah mengeluarkan hukum mati dan penyitaan aset siape yang korupsi
Masyarakat memberi amanah kepada bupati Ketapang sekarang bergantung kepada dia yang terbaru Bupati Ketapang Alexander Wilyo dan Jamhuri apakah dia sangub menjawab pernyataan masyarakat.
Proyek yang di bawah,perlindungan dari DPUTR Dinas Perkejaan Umum dan tata ruang.kabupaten Ketapang propinsi Kalimatan Barat
Dalam hal ini saya Dewan Perwakilan Daerah (DPD ) Mustakim,Ikatan wartawan Oline (IWO) Kabupaten Ketapang.perlu untuk dalam pengawasan Mustakim memintak ke pada pelaksana proyek di Ketapang sesuai amanah president RI kita Prabowo subianto
Setiap dana yang bersifat Agaran Baik dana APBN.APBD.APBD.P.DAU.DAK.dan lainnya.wajib diawasi.termasuk dana CSR.
Mulai dari Nova Grup, BGA Grup, Harita Grup, First Resources Grup, Sinarmas Grup, dan Cargill Grup,” kalau mereka memakai dana CSR kenapa tidak di sebutkan jumlah dana mereka.
Mustakim dari DPD Kabupaten Ketapang IWO Ikatan wartawan Oline kalau grub Berarti lebih dari satu di dapat tugas Satu grup satu sekilo (1KM).sesuai berita sebelumnya
Undang-undang korupsi terbaru yang signifikan adalah UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan baru terkait KPK, seperti masa jabatan dan persyaratan pegawai KPK. Undang-undang UU Nomor 20 Tahun 2001 juga merupakan perubahan penting dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Agustami
Komentar