Ambon, Kabarsulsel-Indonesia.com;
Pj Bupati Maluku Tengah, muhammat Marasabessy menghadiri Kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Di Masohi Maluku Tengah, Jumat 26/5/2023.
Bupati Maluku Tengah Marasabessy dalam sambutannya mengatakan bahwa, pertemuan bersama Komisi I DPRD Provinsi Maluku dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan tugas-tugas di bidang pemerintahanpemerintahan, yang didanai oleh APBD Provinsi Maluku dan APBN tahun anggaran 2022.
Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat datang kepada kordinator, Ketua, wakil-wakil ketua, Sekretaris dan anggota Komisi I yang terhormat di kabupaten Maluku Tengah Bumi Pamahanunusa, ungkap, Pj Bupati.
“Saya yakin dan percayalah bahwa dengan kunjungan iniini, akan semakin menguatkan serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Maluku dan khususnya di kabupaten Maluku Tengah, ” Ungkap Bupati.
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah telah memberi peluang kepada daerahdaerah, berupa kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan demokratis.
Tujuannya ujar Pj Bupati, agar mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakatmasyarakat, melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, serta memang sinergi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Sejak dilantik menjadi Bupati Maluku Tengah pada tanggal 12 September 2022 lanjutnya, kamis telah melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN tahun anggaran 2022 antara lain,
1. Mengaktifkan forum kerukunan umat beragama(FKUB) dan tim penanganan konflik sosial yang sampai saat ini tim terus bergerak menangani konflik sosial yang terjadi di beberapa negerinegeri, yakni Pelauw-Kariu, Sepa-Tamilouw, Aboru-Hulaliu, serta Wakal-Hitumesing dan lainnya.
2. Dalam upaya penanganan konflik tersebut diatas, kamu telah melakukan rekonstruksi penanganan konflik dengan berhasil memulangkan pengungsi Karius kekampung halamannya, membangun pos keamanan, distribusi logistik, melakukan Rapat-rapat dan pertemuan dengan masyarakat, tokoh agama, Forkopimda, TNI dan Polri, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong upaya rekonstruksi penanganan konflik sosial masyarakat.
3. Pada tahun 2022, pemerintah Daerah telah menyelesaikan penanganan tenaga honorer melalui pemerataanpemerataan, pendataan, uji publik, pengumuman dan pernyataan tanggungjawab mutlak tentang pegawai Non-ASN.
4. Pada aspek pelayanan publik, kamu juga telah melakukan berbagai langkah untuk percepatan pelayanan publik, peningkatan kemudahan layanan publik, peningkatan transparansi pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan publik serta penguatan digitalisasi atau tata kelola dan manajemen pelayanan publik berbasis elektronik.
5. Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan khususnya kemiskinan ekstrim sampai ditingkat desa atau negeri, kita telah melaksanakan 3 program inovasi yaitu program OPD pendamping negeri/kelurahan, program Masohi rakyat yaitu gotong royong membangun rumah rakyat, serta program gelar pangan murah.
6. Untuk percepatan penanganan stunting, pada tahun 2022 kami melakukan inovasi Ina Tar kira Stunting dan pada tahun 2023 melalui inovasi Gerakan Bersama (Gema) Ina Parenting. Turunkan stunting dengan salah satu kegiatan utamanya adalah pelaksanaan orang tua asuh bagi 1.685 balita stunting yang melibatkan OPD, sekolah, puskesmas, Baznas, TNI dan Polri
7. Kami juga telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa/negeri dalam rangka percepatan penyampaian dokumen APBD negeri tahun berjalan, penyampaian laporan realisasi dan capaian output kegiatan, penyampaian laporan pertanggungjawaban APBNeg. Penempatan KPM (keluarga penerima manfaat) dan penyaluran BLT DD.
8. Dalam bidang administrasi kependudukan, telah dikembangkan aplikasi digital kependudukan.
Aplikasi inilah telah diakses oleh masyarakat dan dapat digunakan melalui smartphone. sejak menjabat sampai dengan saat ini jumlah perekaman KTP adalah sebanyak 235.681
9. Dalam rangka memenuhi kehidupan demokrasi kami telah melaksanakan berbagai langkah untuk menyerap aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat, melalui beberapa kegiatan seperti rapat koordinasi pembiayaan pemilu, pelantikan anggota PKK dan beberapa kegiatan lainnya, selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum 2024, maka pada tahun anggaran 2023 kita telah mengalokasikan dana hibah sebesar 10,57 milyar untuk KPUD dan 5,5 Milyar untuk Bawaslu.
10. Dalam rangka penataan produk hukum sesuai amanat peraturan perundang-undangan, kami telah melakukan proses harmonisasi dan fasilitas rancangan peraturan Bupati dengan kementerian Hukum dan Ham, fasilitasi dengan pemerintah Provinsi melalui Biro Hukum Provinsi Maluku serta memperoleh persetujuan penandatanganan perkada dari kementerian dalam negeri.
11. Berbagai upaya terus kita lakukan dalam penanganan masalah pemerintah negeri, antara lain menyelesaikan 113 laporan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dan otonomi daerah, baik yang berkaitan dengan masalah mata rumah parentah, usulan calon KPN, persoalan saniri/BPN dan persoalan lainnya dari total jumlah pengaduan yang masuk tersebut, semuanya dapat diselesaikan, urai Pj Bupati Maluku Tengah.
Dikatakan juga, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di kabupaten Maluku Tengah, kami sungguh merasakan sinergitas dan integrasi program serta dukungan pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku maupun APBN.
Bupati juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah DPRD Provinsi Maluku atas komitmen dan sense of political yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan yang terhormat dalam rangka mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di provinsi Maluku khususnya di Maluku Tengah.
Ia juga memohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi I agar dapat terus memberikan dukungan anggaran dan pemenuhan aspirasi masyarakat Maluku Tengah dalam pembiayaan APBD Provinsi dan APBN tahun-tahun berikutnya.
Mudah-mudahan tugas dan pengabdian kita dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran daerah ini, tutup Pj Bupati Maluku Tengah Muhammat Marasabessy.
(Muhammad Nurlette)
Komentar