Ketapang, Kabarsulsel-Indonesia.com | Pembangunan Jembatan Sungai Tapah di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terus menuai tanda tanya.
Proyek yang dirancang untuk menghubungkan wilayah Pesaguan Kanan dan Teluk Keluang ini telah menghabiskan dana hampir Rp 7 miliar, namun hingga awal 2025 baru satu tiang yang selesai dikerjakan.
Proyek ini dimulai sejak 2023 dengan anggaran Rp 1,27 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Ketapang.
Pekerjaan awalnya dikerjakan oleh CV Pilar Cahaya Abadi dan dijadwalkan selesai pada Desember 2023.
Namun, proyek tersebut hanya menyelesaikan satu tiang coran sebelum akhirnya dilanjutkan pada 2024 oleh kontraktor berbeda, yaitu CV Pilar Permata Abadi, dengan nilai kontrak sebesar Rp 4,88 miliar.
Hingga Januari 2025, pembangunan jembatan sepanjang 35 meter dan lebar 6 meter ini masih jauh dari rampung. Pengawas lapangan menyebutkan proyek tersebut sempat terkena sanksi denda akibat keterlambatan.
Namun, berdasarkan laporan di lapangan, denda tersebut tidak dilaksanakan sesuai aturan yang tercantum dalam Pasal 79 Ayat 4 Perpres No. 16 Tahun 2018 yang telah diubah menjadi Perpres No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
Saat dikonfirmasi pada 8 Januari 2025, pihak Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Ketapang, Rahmat, tidak memberikan jawaban terkait keterlambatan ini.
Hal ini menimbulkan dugaan adanya indikasi kelalaian atau konflik kepentingan dalam proyek tersebut.
Banyak pihak mempertanyakan kenapa dua kontraktor berbeda, yang berasal dari lokasi yang sama di Pontianak, dipilih untuk proyek ini.
Jika benar bahwa kedua kontraktor memiliki kaitan, maka hal ini mengindikasikan adanya potensi permainan dalam tender atau evaluasi pekerjaan yang tidak sesuai prosedur. 
Masyarakat berharap penegak hukum turun tangan untuk menyelidiki indikasi pelanggaran dalam proyek ini.
Jembatan Sungai Tapah yang seharusnya menjadi akses penting bagi masyarakat kini malah menjadi simbol kekecewaan akibat pengelolaan proyek yang dinilai tidak transparan.
Proyek senilai miliaran rupiah ini memerlukan pengawasan ketat agar dana yang dianggarkan dapat digunakan sesuai tujuan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait.
Komentar