Maluku Tenggara, Kabarsulsel-Indonesia.com | Demokrasi di Kabupaten Buru kembali tercoreng. Ketua KPU Buru diduga mencoblos dua kali dalam pemilu, sebuah pelanggaran yang tidak hanya memalukan tetapi juga menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
Sekretaris DPD Repdem Maluku, Roni Somar, dengan keras mendesak Bawaslu untuk segera bertindak.
“Ketua KPU yang seharusnya menjaga netralitas justru diduga melakukan kecurangan yang mencederai sistem demokrasi kita. Ini tidak bisa dibiarkan! Jika dugaan ini benar, Ketua KPU Buru harus segera dicopot dan diproses hukum,” tegas Roni dalam pernyataannya, Senin (11/12).
Tidak hanya mencoblos dua kali, Ketua KPU Buru juga diduga membekingi salah satu pasangan calon di daerah tersebut. Repdem Maluku menilai ini sebagai bentuk penghancuran demokrasi dari dalam lembaga penyelenggara pemilu.
“Tindakan ini menunjukkan bahwa Ketua KPU telah mengkhianati tugasnya sebagai penjaga demokrasi. Dia lebih pantas disebut dalang kecurangan daripada penyelenggara pemilu,” ujar Roni dengan nada tinggi.
Repdem Maluku menegaskan akan melaporkan kasus ini secara resmi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan memastikan kasus ini tidak akan menguap begitu saja.
“Kami siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Bawaslu harus segera bertindak, dan DKPP wajib memberi sanksi tegas. Demokrasi di Kabupaten Buru sedang berada di titik nadir,” tambah Roni.
Selain itu, Repdem juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memperhatikan sengketa pemilu di Kabupaten Buru, yang diduga penuh dengan kecurangan.
“Kami tidak hanya berbicara soal Ketua KPU, tetapi juga sistematisnya pelanggaran yang terjadi. MK harus mengambil langkah cepat sebelum masyarakat semakin kehilangan kepercayaan terhadap hasil pemilu,” tegasnya.
Roni juga menyoroti buruknya moralitas Ketua KPU Buru.
“Dia sudah memberikan contoh paling buruk kepada masyarakat. Jika penyelenggara pemilu saja curang, bagaimana demokrasi bisa berjalan dengan sehat? Bawaslu, DKPP, dan MK harus bersikap tegas. Jangan ada kompromi untuk pelanggaran semacam ini!” serunya.
Repdem Maluku menutup pernyataannya dengan peringatan keras: “Kami akan terus mengawal kasus ini. Tidak akan ada ruang untuk kecurangan. Demokrasi adalah hak rakyat, bukan milik oknum penyelenggara yang bermain kotor!”
Komentar