Tiakur, Kabarsulsel-Indonesia.com | Sekitar 102 siswa SMP PGRI Kaiwatu, Desa Kaiwatu, Kecamatan Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, menggelar unjuk rasa di halaman sekolah mereka, Kamis, 22 Januari. Aksi itu dilakukan untuk mendesak pihak yayasan agar segera merekomendasikan penegerian sekolah yang selama ini mereka nilai kekurangan tenaga pendidik.
Unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan para guru. Para siswa secara bergantian menyampaikan orasi dengan suara lantang dan penuh semangat di hadapan dewan guru. Mereka membawa lima tuntutan utama yang ditujukan kepada pengurus Yayasan PGRI DR JB Sitanala di Ambon.
Ketua OSIS SMP PGRI Kaiwatu, Dresya Parasiena, membacakan langsung tuntutan tersebut. Dalam orasinya, Dresya menegaskan bahwa selama ini proses belajar-mengajar tidak berjalan optimal karena keterbatasan jumlah guru.
“Selama ini tidak ada guru yang cukup, sehingga kami dirugikan dalam pembelajaran,” ujar Dresya.
Adapun lima tuntutan siswa meliputi: pertama, mendesak yayasan segera mendatangkan guru sesuai kebutuhan mata pelajaran.
Kedua, meminta yayasan bersedia melepas SMP PGRI Kaiwatu untuk dinegerikan. Ketiga, meminta pemerintah hadir dengan menempatkan tenaga pendidik yang memadai. Keempat, siswa menuntut kualitas pendidikan yang setara dengan sekolah negeri lainnya. Kelima, mereka mengancam akan melakukan mutasi massal ke sekolah negeri apabila tuntutan tersebut tidak direspons.
Sebelum mengakhiri aksi, Dresya menyampaikan harapan para siswa agar yayasan PGRI memberi perhatian serius terhadap kondisi sekolah. Ia menuturkan bahwa siswa belajar dalam keterbatasan fasilitas dan sarana pendidikan yang masih jauh dari layak.
“Kami tidak ingin hanya mengeluh. Kami butuh kepastian untuk masa depan sekolah ini. Kami ingin belajar dengan tenang, nyaman, dan punya masa depan seperti siswa di sekolah-sekolah lain di Kabupaten MBD,” katanya.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala SMP PGRI Kaiwatu, Joice Likko, mengatakan bahwa pihak sekolah dan dewan guru mendukung aspirasi para siswa. Menurut dia, sekolah memang mengalami kekurangan tenaga pengajar yang sangat serius.
“Di tingkat SMP ada sekitar sepuluh mata pelajaran. Idealnya setiap mata pelajaran ditangani satu guru. Namun di sini kami hanya memiliki tiga guru PNS, yakni guru Matematika, Bahasa Inggris, dan Agama Kristen. Selebihnya ditangani secara rangkap,” ujar Joice saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia berharap Yayasan PGRI dapat segera memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar SMP PGRI Kaiwatu dapat dinegerikan. Dengan status negeri, kata Joice, pemerintah dapat melakukan pembinaan sekaligus menambah jumlah guru sesuai kebutuhan.
“Penegerian sekolah adalah jalan keluar paling realistis untuk menjawab persoalan kekurangan guru yang selama ini kami hadapi,” ujarnya.
(Ever M)
Komentar