Fakfak, Kabarsulsel-Indonesia.com | Ratusan tenaga pendidik yang tergabung dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Fakfak menggelar aksi demonstrasi di halaman kantor DPRD Fakfak, Senin (09/09).
Aksi ini merupakan upaya mereka menuntut pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang hingga kini belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak.
Para guru ini mulai berkumpul sejak pukul 07.30 WIT di lokasi demo, menandakan tingginya rasa frustrasi atas ketidakpastian yang mereka hadapi.
Sekitar pukul 08.20 WIT, perwakilan dari PGRI diterima oleh tiga anggota DPRD Fakfak, yakni M. Rusdy Farukh, Anton Ubra, dan Wilson Sonny Hegemur, untuk membahas tuntutan tersebut.
Ketua PGRI Kabupaten Fakfak, Amin Jabir Suery, dihadapan massa tenaga pendidik, menjelaskan bahwa DPRD Fakfak telah menyurati Pemerintah Daerah (Pemda) secara resmi dan berkoordinasi untuk mempercepat penyelesaian masalah ini.
“Kami berharap agar tidak berlama-lama, kalau bisa besok sudah ada pertemuan lagi,” ungkapnya.
Amin juga menekankan bahwa aksi mereka bukanlah bentuk pengabaian terhadap anak didik.
“Kami tidak pernah berniat meninggalkan anak-anak. Meski hari ini kami meninggalkan kelas, ini adalah bentuk perjuangan kami untuk mendapatkan hak kami. Kami tidak meminta lebih,” tegas Amin, yang juga mantan Ketua BEM Stikip Nuuwar Fakfak.
Mewakili 20 anggota DPRD Fakfak, M. Rusdy Farukh menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para guru tersebut.
“Nasib bapak dan ibu guru ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). Kami sedang berkoordinasi dengan Pemda dan menyurati Bupati untuk membahasnya secara bersama,” ucap Rusdy dengan suara bergetar, menahan emosi.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan guru masih bertahan menduduki gedung DPRD Fakfak sebagai bentuk protes. Aksi mereka rencananya akan berlanjut dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan tim TAPD dan Tim TPP Fakfak pada pukul 14.00 WIT.
Para guru berharap, melalui pertemuan ini, akan ada solusi cepat yang dihasilkan untuk menyelesaikan masalah pembayaran TPP tersebut.
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan mendalam para guru yang sudah lama menunggu hak mereka. Mereka berharap agar pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan ini, mengingat pendidikan anak-anak di Kabupaten Fakfak kini juga terancam terganggu.
Komentar