Ambon,Kabarsulsel-Indonesia.com. Tindak lanjut dari rapat gabungan Komisi II, III dan IV beberapa waktu lalu dengan beberapa dinas terkait realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)maka ada satu kesepakatan tentang pembahasan lanjut dengan mitra-mitra yang dilakukan oleh masing-masing komisi.
kita ingin mengetahui apa masalah dibalik rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu, ungkap Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimuri kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang kota Ambon Senin(7/7/2025)
Menurut Wattimuri, Setelah mendengar penjelasan dari masing-masing OPD yang menjadi mitra dari komisi IV, maka disimpulkan bahwa, penetapan target PAD itu melampaui kemampuan dari OPD yang bersangkutan.
“Satu contoh, di Dinas Nakertrans tahun 2024 target PAD nya 100 juta sedangkan tahun 2025 PAD nya naik menjadi 2 Miliar itu tidak masuk logika kenaikan sampai 2000 persen,” ungkap Wattimuri heran.
Dapat dibayangkan sampai dengan hari ini bulan Juni kemarin baru realisasi 1,58 persen target realisasi PAD tahun 2025 dari 2 Miliar. Demikian juga pada OPD-opd yang lain.
Dicontohkan Wattimuri, Dari RSUD atau dari RSUD dr Haulussy misalnya, sama mereka merasakan betul bahwa target PAD itu tidak gampang untuk dicapai karena terlalu besar. pada saat yang sama kebetulan pelayanan rumah sakit bagi masyarakat itu juga membengkak sehingga sampai dengan pertengahan bulan tahun ini atau di akhir bulan Juni kemarin itu belum sampai 40% realisasi PAD di tahun 2025 dari target yang ditetapkan.
Dikatakan Wattimuri, persoalan lain adalah dampak dari efisiensi terhadap PAD rumah sakit. Oleh karena itu jumlah target yang ditetapkan dengan realisasi yang belum sampai 50 persen sekarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka untuk bisa mengoptimalkan pendapatan sehingga diharapkan sangat pada akhir tahun anggaran target yang ditetapkan itu bisa dipenuhi.
“Tapi sudah bisa dipastikan tidak mungkin akan dicapai target yang ditetapkan tersebut, ” terang Wattimuri
DPRD sebut Wattimuri, mengusulkan beberapa langkah-langkah untuk bisa mengoptimalkan PAD dari masing-masing OPD dengan tidak mengabaikan aturan yang ada, bagaimana mereka membuat inovasi pelayanan kepada masyarakat supaya target-target PAD dapat terpenuhi, karena memang yang menjadi pertimbangan DPRD adalah pelayanan rumah sakit jangan dijadikan sebagai pusat bisnis namun jadi pelayanan kemanusiaan yang harus diprioritaskan sehingga kepada masing-masing OPD kami ingatkan terutama RSUD dr Haulussy, RSUD dr Umarella dan Rumah Sakit Daerah agar jangan sampai mengejar target PAD lalu masyarakat yang dibebankan, itu yang tidak kami inginkan. kita minta mereka realistis, tegas Wattimuri.
“Besok hari dan seterusnya kita akan rapat lagi dengan mitra-mitra yang belum hadir Hari ini supaya kita bisa mengetahui bagaimana kesulitan yang mereka hadapi sehingga pada saat perubahan APBD tahun 2025 ini pikiran-pikiran mereka bisa ditampung oleh komisi dan disampaikan sebagai visi komisi kepada pimpinan dewan untuk dipertimbangkan dalam rangka pembahasan anggaran perubahan tahun 2025,”jelas Wattimuri
Ditanya total target PAD untuk RSUD dr Haulussy, sekitar 30 Miliar lebih namun sampai bulan Juni kemarin yang terealisasi baru 9 Miliar lebih. Sementara dari Dispora PAD yang ditargetkan 100 juta di tahun ini sampai dengan bulan Juni, realisasi baru 36 juta.Yang didapatkan dari Sporthol Karang Panjang, Lapangan Tenis, Wisma Atlit,Aula juga digunakan dan sebagainya.
Untuk Rumah Sakit Umarella tambah Watimuri, targetnya 9 Miliar namun sampai dengan Juni 2025 kemarin baru realisasi sebesar 3,8 Miliar masih jauh dari target yang ditetapkan. Sedangkan Rumah Sakit Daerah bagus targetnya itu 11,4 Miliar dan sudah realisasi sebesar 7,4 Miliar.
Menurut Wattimuri, Satu yang menjadi perhatian dari DPRD juga adalah, tipe Rumah Sakit dr Umarella Tulehu. Sekarang Tipe C. Diharapkan Jangan sampai turun lagi ke tipe D, Dia harus tetap tipe C atau mungkin lebih ditingkatkan.
karena itu kami sudah minta kepada pihak rumah sakit untuk segera mengajukan proposal agar DPRD bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan, untuk memperjuangkan agar tipe rumah sakitnya ini harus ditingkatkan dari tipe C ke tipe B dari Atau paling tidak tetap dengan tipe C.
“Mereka melaksanakan sumber-sumber PAD nya ini sudah diatur dengan ketentuan jadi pasti mereka mengikuti ketentuan tersebut, tapi kondisi masyarakat sekarang harus kita akui bahwa bisa terjadi dampak dari efisiensi sehingga Uang tidak dinikmati masyarakat akibatnya orang mungkin tidak serta merta sakit lalu kemudian ke rumah sakit. Semua mengatakan pengaruh efisiensi sangat besar terhadap pendapatan.
“Tadi sudah kami dorong bukan soal efisiensi atau tidak efisiensi tersebut sebuah kepastian yang sudah terjadi, karena itu mereka mesti mengupayakan semaksimal mungkin dengan inovasi yang dilakukan agar pelayanan kesehatan yang dilakukan itu boleh optimal dengan sendirinya PAD pun bisa tercapai sesuai yang ditargetkan,” pungkas Wattimuri.
(M.N)
Komentar